Tidak Terpilih Menjadi Pimpinan DPRD Tolikara, UU PTUN Diuji ke MK

Tidak Terpilih Menjadi Pimpinan DPRD Tolikara, UU PTUN Diuji ke MK


Benny Kogoya, salah satu anggota legislatif DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua yang tidak terpilih sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara periode 2009-2014 mengajukan pengujian terhadap UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sidang perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 116/PUU-X/2012 ini digelar pada Senin (10/12) di Gedung MK. Dalam pokok permohonannya, Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut kuasa hukum Pemohon, Hambel Rumbiak, mengungkapkan kerugian yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah gugatan Pemohon atas Keputusan Gubernur Papua ke PTUN Jayapura, PTUN Makasar dan MA RI tidak diterima karena objek yang digugat termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidak termasuk dalam kewenangan PTUN sebagaimana dimaksud pasal tersebut. “Perolehan kursi pada pemilihan legislatif tahun 2009 di Kabupaten Tolikara adalah Partai Golongan Karya sebanyak 21 kursi, Partai Demokrat 2 kursi