free web stats

example banner

Tercium media, politik transaksional pemilihan Wawali Surabaya `buyar`

LENSAINDONESIA.COM: Kabar terjadinya politik transaksional dalam proses pemilihan Wakil Walikota Surabaya di lingkungan DPRD Kota Surabaya diprediksi tidak berjalan mulus. Pasalnya, beberapa oknum anggota dewan dikabarkan menolak dan mengembalikan uang sebesar Rp 10 juta dari Wisnu Sakti Buana, salah satu calon yang diproyeksikan PDIP menduduki jabatan yang ditinggalkan Bambang Dwi Hartono.

Sikap beberapa politisi itu diduga karena kabar ini sudah tercium media massa dan kemungkinan menaikkan harga tawar yang dianggap terlalu murah untuk suara dalam pemilihan Wakil Walikota yang akan dipilih oleh 50 anggota DPRD SUrabaya.

Baca juga: Komisi C DPRD Surabaya desak Pemkot usut ribuan tower tak berijin dan Komisi D DPRD Surabaya desak Pemkot tegas soal tunggakan pajak

Terbukti, dengan adanya penolakan itu maka proses pemilihan Wakil Walikota dengan skenario meloloskan Wisnu Sakti Buana menjadi terhambat. Salah satunya adalah Rapat Pimpinan (Rapim) yang seharusnya diagendakan Selasa (20/8/2013) gagal terlaksana karena tidak kuorum. Karena itu, rapat yang seharusnya dihadiri pimpinan seluruh fraksi DPRD Surabaya akan diagendakan ulang.

Dalam rapat itu, hanya beberapa Fraksi saja yang hadir. Dari Fraksi Demokrat hanya diwakili Sekretaris Fraksi Junaedi, Simon Lekatompessy (Ketua Fraksi PDS), KH Muhammad Na’im Ridwan (Ketua Fraksi PKB) dan Syaifuddin Zuhri (Ketua Fraksi PDIP). Sedangkan Fraksi Golkar, PKS, dam Apkindo (Gabungan) tidak diwakili siapapun alias tidak hadir.

“Mungkin sikap dari fraksi yang tidak hadir merupakan buntut kekecewaan terhadap Wisnu Sakti Buana yang hanya mengundang Fraksi PD, dan PDIP saja dalam membahas Wawali di Rumah Makan Ria Galeria, Kamis (15/8/2013) malam. Mereka menganggap Wisnu Sakti meremehkan fraksi lain karena dianggap tidak banyak memiliki anggota (suara),” ungkap nara sumber yang enggan disebut namanya kepada LICOM.

Diketahui, Wisnu Sakti Buana mengadakan acara silaturahmi yang bernuansa politis untuk meloloskan dirinya menjadi Wakil Walikota Surabaya. Tak hanya itu, dalam pertemuan yang hanya dihadiri Fraksi Partai Demokrat dan PDIP tersebut, diduga terjadi deal-deal politik yang berbau politik uang Rp 10 juta.

Hal ini tentunya menjadi strategi politisi Wisnu Sakti Buana untuk meloloskan dirinya karena dari gabungan dua fraksi ini saja, sudah didapatkan 24 suara yang didapat dari 16 anggota FPD dan 8 orang anggota FPDIP. Namun, prediksi itu bisa saja meleset jika memang rencana politik transaksional tersebut `buyar` lantaran sebagian anggota dewan mengembalikan uang.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Surabaya, M Machmud, membenarkan jika Rapim yag membahas pemilihan Wakil Walikota Gagal dilaksanakan karena tidak kuorum. Namun dirinya mengaku tidak mengetahui kenapa beberapa agenda serupa gagal dilaksanakan. “Akan diagendakan ulang, Rapim kemarin telah gagal digelar karena anggotanya tak kuorum. Memang sudah beberapa kali rapat itu batal, entah karena apa,” bebernya, Rabu (21/8/2013).

Saat ini, proses pemilihan Wakil Walikota Surabaya dengan calon Wisnu Sakti Buana (ketua DPC PDIP Surabaya) dan Syaifudin Zuhri (Ketua Fraksi PDIP DPRD SUrabaya) masih terjadi di DPRD Kota Surabaya dengan kemungkinan ditentukan voting dari 50 anggota dewan. @iwan_christiono

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

More Related Posts