Fahri Hamzah: DPR ingin mendengar “perasaan” KPK usai dikriminalisasi

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pertemuan pimpinan DPR dengan pimpinan KPK adalah untuk mendengar apa yang sekarang ini dirasakan oleh KPK setelah kasus yang menimpa pimpinan KPK sebelumnya berlalu.

Pimpinan DPR menurutnya juga akan memberikan masukan kepada KPK untuk tidak melihat kondisi saat ini hanya dalam kasus per kasus sehingga tuduhan adanya kriminalisasi KPK terus berulang.

Baca juga: Gerakan pencegahan korupsi SDA, Jokowi bertemu pimpinan KPK dan KPK diminta tak ajukan PK atas pembatalan status tersangka Komjen BG

“Saya melihat KPK salah mengerti memahami UU 30 tentang KPK,” kata dia, Senin (16/3/2015).

Kondisi ini menurutnya juga salah presiden.Kalau KPK memahami makna dan sejarah UU KPK maka kondisi yang terjadi seperti saat ini tidak akan terjadi. Pemerintahan pun akan terus tergerus wibawanya jika tidak cepat menyelesaikan masalah ini karena bagaimana rakyat bisa percaya pada pemerintahan kalau pemerintahannya mengurus dirinya sendiri saja tidak becus apalagi mengurus rakyat.

“Sebenarnya secara kelembagaan ini juga salah presiden, tapi kita sendiri tidak bisa menyalahkan Jokowi. Sebagai presiden, Jokowi seharusnya menjadi ujung tombak terdepan dalam pemberantasan korupsi karena rakyat memilihnya untuk membereskan semua masalah. Jadi salah kalau membereskan korupsi menjadi tanggungjawab KPK, untuk pemberantasan narkoba diserahkan ke BNN dan untuk teroris ke BNPT,” jelasnya.

Sebagai presiden yang memimpin birokrasi dan memiliki komando atas wilayah laut, udara dan daratan, tugas presiden jangan direduksi.

“Yang ditugaskan rakyat untuk memberantas teroris, memberantas korupsi, dan sebagainya adalah presiden.”

“Jadi saya maklumi kalau presiden saat ini banyak mengambil langkah-langkah untuk pembenahan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Fahri menjelaskan pimpinan KPK yang baru harus memahami proses lahirnya UU KPK. UU ini dalam konsideran atau pertimbangannya menegaskan bahwa lahirnya KPK adalah karena pemberantasan korupsi yang menjadi tugas dan tanggungjawab Polri dan Kejaksaan Agung belum efektif.

“Jadi jelas yang disebut pemberantas korupsi itu adalah polisi dan jaksa, tapi karena belum efektif maka dilahirkan lah KPK. Harusnya KPK mensupervisi lembaga ini, bukan ujug-ujung mengambilalih semua tugas itu, apalagi kalau sampai mengobok-obok lembaga yang seharusnya mereka supervisi,” terangnya.

Selain itu bagaimana KPK bisa memberantas korupsi kalau mereka hanya memiliki kantor dan petugas di Jakarta, sementara polisi dan jaksa ada sampai pelosok daerah.

“KPK kan hanya ada di Rasuna Said, sementara polisi dan jaksa ada dimana-mana. KPK sekali lagi seharusnya hanya mengambil alih kasus-kasus besar dan kalau ada indikasi permainan.Jadi jangan meninggalkan kasus besar yang jadi tanggungjawabnya untuk mengambil kasus-kasus kecil,” paparnya.

Terakhir dirinya pun mengharapkan bahwa pandangan bahwa DPR berniat melemahkan KPK adalah salah. DPR menurutnya tidak berkepentingan melemahkan KPK dan menolong koruptor. Apa yang dilakukan DPR adalah berupaya mengawasi jalanya hukum.”Kalau KPK terus seperti ini yang rugi rakyat,” tandasnya. @endang

alexa ComScore Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Ditanya Gantikan Hary Tanoe, Ini Jawaban JK

Ditanya Gantikan Hary Tanoe, Ini Jawaban JK

Headline

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) – Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara kongres Partai NasDem di JCC, Senayan Jakarta, Jumat (25/1/2013). Usai acara kongres JK pun ikut menanggapi mundurnya Hary Tanoesoedibdjo dari Partai NasDem.

Menurutnya, mundurnya Hary Tanoe sebagai kader adalah hal yang biasa dalam dunia politik. Bahkan hal itu sering terjadi di partai politik mana pun.

“yah, kita tidak bisa mengomentari kemauan masing-masing. Biasa itu dalam politik ada persamaan kadang-kadang ada perbedaan. Kita hormati persamaan dan perbedaan itu,” ujar JK di JCC, Senayan, Jumat (25/1/2013).

Ketika disinggung apakah JK mau menerima tawaran dari NasDem untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hary Tanoe yakni sebagai Ketua Dewan Pakar, JK mengaku tidak tertarik untuk menempati posisi tersebut.

“Oh, maaf tidak,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Hary Tanoesoedibdjo mundur dari NasDem. Pengunduran diri Hary Tanoe diikuti oleh beberapa petinggi DPP Partai NasDem salah satunya Sekjen Partai NasDem, Ahmad Rofiq. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Madrid Cari Pengganti Casillas, Inilah Kandidatnya

    Madrid Cari Pengganti Casillas, Inilah Kandidatnya

  • Paus Sebut Media Sosial Sebagai Portal Kebenaran

    Paus Sebut Media Sosial Sebagai Portal Kebenaran

Hadiri Kongres NasDem, JK Hanya Dukung Surya Paloh

Hadiri Kongres NasDem, JK Hanya Dukung Surya Paloh

Headline

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) dan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem – Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengaku kehadirannya pada acara kongres Partai NasDem hanya untuk melihat pengukuhan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem.

Namun JK menolak jika kehadirannya di acara kongres Partai NasDem diartikan sebagai kesiapannya bergabung dengan Partai NasDem.

“Ah tidak ada. pokoknya sebagai sahabat datang menyaksikan kawan memproklamirkan,” ujar JK usai acara pembukaan kongres Partai NasDem di JCC, Senayan, Jumat (25/1/2013).

Menurutnya, kehadiran malam ini ke acara kongres Partai NasDem hanyalah sebatas tamu undangan. Sebab dirinya dan Surya Paloh adalah sabat lama yang pernah bersama di Partai Golkar.

“Ini betul hanya menghadiri undangan. Masa diundang tidak hadir?,” jelasnya.

Sebelumnya, JK terlihat hadir dalam acara kongres Partai NasDem. Bahkan JK masuk keruangan kongres bersama dengan Ketua Majelis Nasional Partai NasDem Surya Paloh. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

    Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

  • Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

    Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

Nasional | Ini Alasan Sekjen DPR Masuk Partai Nasdem


Nining Indra Saleh

Jakarta – Ketua Majelis Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan bahwa Sekjen DPR Nining Indra Saleh akan masuk bergabung dengan partainya. Apa alasan Nining bergabung dengan Partai nasDem?

“Ada visi misi yang sesuai dengan apa yang saya inginkan,” kata Nining usai pembukaan kongres Partai NasDem, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Nining enggan merinci lebih jauh visi dan misi apa yang dimaksudkan olehnya. Ia juga terlihat sungkan dan masih tertutup diri soal rencanya bergabung dengan partai nasDem.

“Parpol ini kan hanya wadah bagaimana kita mendarmabaktikan apa yang sudah kita punyai untuk kesejahteraan rakyat semua. Jadi partai apa saja yang silakan yang pasti untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Nining menuturkan, dirinya memang sudah berkomunikasi langsung dengan Surya Paloh soal keinginannya gabung dengan Partai nasDem. Namun, ia lagi-lagi belum berani declare soal niatnya itu.

“Ya komunikasi sudah. Tapi sekarang ini hanya undangan,” ucapnya.

“Ya (Surya Paloh menyambut baik),” lanjutnya saat ditanya kesan Surya Paloh.

Sebelumnya, Nining memang telah menyatakan minatnya untuk terjun ke partai politik dan terang-terangan ingin maju sebagai calon legislatif. Namun Nining mengaku belum memiliki pilihan partai politik.

(bal/fdn)

Jokowi Tegaskan Dukung Rieke-Teten

Jokowi Tegaskan Dukung Rieke-Teten


Bandung: Usai melakoni sejumlah kegiatan yang padat di Jakarta, Joko Widodo meluncur ke Bandung, Jawa Barat, Ahad (18/11) siang. Gubernur DKI Jakarta itu berniat kembali menyatakan dukungannya pada pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Jokowi disambut ratusan simpatisan pasangan Rieke-Teten begitu tiba di markas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bandung, Jawa Barat. Jokowi datang dengan mengenakan baju kotak-kotak. Jokowi mengaku memiliki kesamaan dengan Rieke dalam proses pemilihan Gubernur, yaitu sama-sama tidak memiliki sokongan dana yang besar. Mereka juga sama-sama sering turun langsung ke masyarakat dalam membangun daerah. Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan mendukung pencalonan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Keduanya dinilai telah lama aktif membela rakyat dan peduli terhadap pemberantasan korupsi. (Wtr4)

Nasional | Usai Pasar Minggu, Jokowi Cek Pengungsi Banjir di Rawa Buaya



Jakarta – Usai meninjau korban banjir di Pasar Minggu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana akan meninjau pengungsi yang ada di Rawa Buaya, Jakarta Barat. Jokowi berencana akan memberikan bantuan kepada mereka.

Bantuan yang diberikan berupa bahan-bahan makanan. Informasi yang didapat, ada ribuan pengungsi yang membutuhkan bantuan pangan di lokasi itu.

“Ke Rawa Buaya, Katanya di sana ada 4 ribuan yang ngungsi, itu saya mau cek,” ujar Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2013).

Jokowi mengatakan bantuan pangan berupa lauk dan beras tidak hanya diberikan kepada beberapa wilayah di DKI Jakarta. Namun juga ke semua wilayah Jakarta yang terkena banjir.

“Tapi kan tidak di sini saja, Kemungkinan di daerah ya yang dikepung banjir, ada Rawa Buaya, ada Kampung Pulo, Kampung Melayu, di Bukit Duri, Tebet juga ada, semuanya lah mau kita tengok,” ungkapnya.

Jokowi pun sempat bercanda kepada para wartawan yang senantiasa mengikuti dirinya agar pulang. Ia meminta agar para wartawan juga menjaga kesehatannya.

“Tapi nggak usah ikutlah (ngomong sama wartawan). Sampe malem nanti dengan saya. Hujan lagi, nanti masuk angin Heheh..,” canda Jokowi.

(ndu/mok)

Nasional | PKS Pelajari Tokoh Nasional untuk Dicapreskan

PKS Pelajari Tokoh Nasional untuk Dicapreskan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq.

,TANJUNG PINANG–Partai Keadilan Sejahtera saat ini sedang mempelajari dan menilai tokoh-tokoh nasional yang dianggap layak sebagai calon presiden, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.

“Bukan hanya Dahlan Iskan, tetapi semua tokoh nasional kami pelajari dan kami nilai, termasuk yang sudah mendeklarasikan diri,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq usai menghadiri Safari Dakwah PKS Wilayah Sumatera di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis.

Penilaian tersebut, menurut Luthfi, meliputi rekam jejak, integritas, dan aspek lain yang menjadi syarat utama calon pemimpin bangsa.

Luthfi mengatakan, komunikasi politik terus dibangun dengan sejumlah tokoh tersebut, meski sikap partai akan ditentukan setelah Pemilu 2014. “Usai Pemilu 2014 baru bicara masalah pimpinan nasional atau presiden,” ujarnya.

Luthfi enggan menyebutkan beberapa nama yang sudah menjalin komunikasi politik dengan PKS.
“Nama-nama tokoh itu ‘kan bisa anda lihat sendiri di media, termasuk yang mendeklarasikan diri,” katanya.

Sementara untuk target perolehan suara PKS dalam Pemilu 2014, Luthfi menyebutkan partainya tidak menargetkan angka tetapi menargetkan masuk tiga besar perolehan suara secara nasional.

“Bukan hanya di nomor tiga, bisa nomor dua bahkan nomor satu sekalian,” ujarnya.