AKHIRNYA SBY BICARA – METRO TV, FEB 2009

AKHIRNYA SBY BICARA - METRO TV, FEB 2009


Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)menghormati sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang siap maju sebagai calon presiden Partai Golkar di pemilu 2009. Pernyataan Presiden ini disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan reporter Metro TV Najwa Shihab di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Wawancara ini ditayangkan di Metro TV, Rabu (25/2) pukul 19.00 WIB, lewat acara “Akhirnya SBY Bicara”. Nasib duet Presiden Yudhoyono dan Jusuf Kalla menghadapi ujian berat. Sudah lama dikabarkan hubungan keduanya tidak akur. Keretakan tersebut mencapai puncaknya saat Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar mentahbiskan diri siap menjadi calon presiden. Ini semua berawal dari sikap sembrono Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Mubarok mengatakan, bila Golkar meraih 2,5 persen suara, Partai Keadilan Sejahtera 20 persen suara dan Demokrat 20 persen suara, Demokrat akan meminang pendamping capres SBY dari partai yang memperoleh suara lebih banyak. Mubarok mengirim sinyal duet SBY-JK berakhir. Jusuf Kalla yang ketika itu dalam lawatan dinas di Den Haag, Belanda, berang. Pucuk pimpinan Golkar juga tersulut amarah. Bagi Kalla, pengandaian Mubarok itu sebagai mimpi buruk Demokrat. Kalla merasa Demokrat mengecilkan Golkar. Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY gerah. Ia tak hanya menegur anak buahnya, Mubarok, tapi juga menggelar konferensi pers. Terkait pencalonan JK dalam pemilu 2009 nanti, kepada Metro TV SBY mengatakan, sangat

PKS YAKIN MENTERINYA TAK AKAN DIRESHUFFLE – SULUH INDONESIA – BALI TV

PKS YAKIN MENTERINYA TAK AKAN DIRESHUFFLE - SULUH INDONESIA - BALI TV


KETUA DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, MARDANI ALI SERA, MEMBANTAH PERTEMUAN PRIBADI ANTARA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, DAN PRESIDEN PARTAI PKS, LUTHFI HASAN, DI CIKEAS KEMARIN UNTUK MEMBICARAKAN SEPUTAR RESHUFFLE KABINET. MENURUT MARDANI, PEMBICARAAN ANTARA KEPALA NEGARA DAN PRESIDEN PARTAI PKS TERSEBUT, HANYA MEMBICARAKAN SEPUTAR MASALAH LAIN.

Iklan Demokrat: Katakan Tidak, Pada(HAL) Korupsi!

Iklan Demokrat: Katakan Tidak, Pada(HAL) Korupsi!


Iklan tersebut adalah senjata paling ampuh yang dipakai Demokrat untuk membuktikan betapa konsistennya partai itu memberantas korupsi. Namun kenyataannya slogan tersebut menjadi sebuah “BUNGKUS KEPALSUAN” sekaligus berbohong terhadap mayoritas rakyat Indonesia. Betapa tidak, sejumlah besar kasus korupsi di Indonesia ternyata melibatkan kader partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Slogan pemberantasan korupsi serta pemerintahan yang bersih hanyalah sekedar konsumsi janji-janji tipuan belaka. Pada masa kampanye Pemilu 2009 silam. Kala itu, Partai Demokrat merayu rakyat Indonesia lewat semboyan pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu. Harus diakui, rayuan yang disebar luaskan melalui media massa itu memang cukup menarik perhatian. Ini karena SBY, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Angelina Sondakh turut serta membintangi iklan kampanye itu.. KATAKAN TIDAK PADA(HAL) KORUPSI!

73 Anggota DPR Setuju Hak Angket Century

73 Anggota DPR Setuju Hak Angket Century


Usaha membentuk panitia hak angket DPR dalam kasus dana talangan ke Bank Century mulai mendapat dukungan dari sejumlah fraksi. Fraksi PDI Perjuangan sebagai penggagas berhasil mengumpulkan 73 tandatangan dari tujuh fraksi di DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengatakan, ke-73 orang yang menandatangani pembentukan panitia hak angket tersebut berasal dari tujuh fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Hati Nurani Rakyat dan Gerakan Indonesia Raya. Fraksi PDI Perjuangan berharap Fraksi Demokrat mau mendukung angket Bank Century sebagai bukti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemberantasan korupsi. Gayuus menambahkan, ada tiga orang yang perlu diperiksa dalam kasus Bank Century, yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan pemilik atau pimpnan Bank Century. Rencananya, sore ini tim kecil akan menyempurnakan laporan untuk dibawa ke Badan Musyaarah DPR, Kamis (12/11/2009) besok. Desakan membentuk panitia angket DPR mencuat setelah ada dugaan dana talangan ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun penuh penyelewengan. —

TAP MPRS terkait Soekarno

TAP MPRS terkait Soekarno


bit.ly Pemerintah didesak mencabut Ketetapan MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang dugaan Soekarno terlibat Gerakan-30 S/PKI. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella, Jakarta, Kamis (8/11). Menurut Rio, pencabutan TAP MPRS harus dilakukan agar tidak menimbulkan kerancuan gelar pahlawan nasional yang diberikan pada Soekarno, Presiden pertama RI. Rio juga menambahkan, diberikannya gelar pahlawan dan adanya TAP MPRS dugaan keterlibatan Soekarno dalam G-30 S/PKI merupakan bentuk sikap ketidakjelasan pemerintah. Sebelumnya, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyematkan gelar pahlawan nasional pada sembilan orang, dua di antaranya adalah Soekarno dan Mohammad Hatta. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang diselenggarakan di Istana Negara. Partai NasDem sendiri menyambut baik pemberian gelar pahlawan nasional ini. Namun, Partai Nasdem menilai MPR perlu mengadakan sidang untuk mencabut TAP MPRS tentang dugaan keterlibatan Soekarno dalam G-30 S/PKI. bit.ly

Nasional | BNPB: 50 Ribu Orang Mengungsi Akibat Banjir di Jakarta



Jakarta – Jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sejak Kamis kemarin terus bertambah. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi setidaknya ada 50 ribu orang yang mengungsi.

“Lonjakan pengungsi terjadi pada hari kemarin, dan dari 19 ribu yang kami rapatkan pada hari Jumat itu melonjak menjadi 43 ribu. Jadi sekarang kami asumsikan 50 ribu supaya kita lebih jelas,” kata Ketua BNPB Samsul Maarif, dalam presentasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di pinggir sungai Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2013).

Terkait dengan banyaknya jumlah pengungsi itu, Samsul mengatakan BNPB fokus pada sektor keamanan. Lemaga penanganan bencana ini membentuk dua posko utama yang terletak di Balaikota DKI dan di Kementerian PU.

“Selain itu karena visi kami adalah visi sungai jadi bagaimana kami menggarap ini menteri PU di sungainya, maka kami akan melakukan strategi yang kami lakukan adalah kita membuat dua tim, tim yang mengurusi sungai dan tim yang mengurusi jiwa,” terang Samsul.

“Tim yang mengurusi sungai yang mengurusi penambalan, pompa, dan seterusnya aliran kemana pak PU akan menyampaikan, untuk pengungsi kami lakukan bersama dengan pemda DKI,” sambungnya.

(fjr/jor)

Nasional | PMI Sudah Gelontorkan Rp1 Miliar untuk Banjir

PMI Sudah Gelontorkan Rp1 Miliar untuk Banjir

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla didampingi pengurus PMI menggunakan perahu karet meninjau lokasi banjir di kawasan Kampung Melayu Besar, Jakarta, Rabu (16/1).

, JAKARTA–Ketua PMI, Jusuf Kalla mengaku sudah mengeluarkan dana Rp1 miliar untuk membantu korban banjir Jakarta. “Alokasi dana banyaklah. Saya tadi pagi dilaporin, pagi ini saja keluarkan Rp1 miliar,” katanya usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (18/1).

Ia mengatakan PMI sudah menjalankan berbagai upaya untuk membantu para korban banjir, seperti membuat dapur umum, pelayanan kesehatan, dan juga air minum. Ia mengatakan setiap hari saja untuk dapur umum PMI menyiapkan 15-20 ribu porsi makanan dalam satu hari.

Ada pula 10 dapur umum yang berjalan untuk bantu para pengungsi. “Semua kita lakukan,” katanya. Untuk diketahui, sudah tercatat ada 15.423 orang pengungsi banjir di Jakarta.

Banjir merendam 720 RT di 73 Kelurahan di Jakarta. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan sebaran pengungsi berada di 68 titik. Di Jakarta Timur jumlah pengungsi 7.196 jiwa, Jakarta Selatan 3.147 jiwa, Jakarta Pusat 1.268 jiwa, Jakarta Barat 2.912 jiwa dan Jakarta Utara 900 jiwa.

Pemerintah kata Sutopo terus melakukan upaya penanganan tanggap darurat. Posko Nasional Penanggulangan Banjir akan bekerja hingga akhir Februari 2013. Menurut dia beberapa kebutuhan yang diminta Pemda DKI, telah disiapkan pemerintah pusat seperti dapur umum beserta permakanan, MCK, sanitasi, pompa air, keterlibatan TNI dan Polri.