Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century

Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century


Dont Forget to give Rate for This Video ! Sebanyak 140 anggota dari delapan fraksi di DPR menandatangani usulan hak angket kasus dana talangan (bail-out) Bank Century, Jumat (13/11). Angka ini sudah lebih dari cukup sebagai persyaratan pengajuan hak angket seperti diatur undang-undang: 25 orang. Pendukung Hak Angket masing-masing 80 orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 24 orang dari Fraksi Partai Golkar, 14 dari Fraksi Gerindra, delapan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, empat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan satu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Hak Angket juga didukung dua Wakil Ketua DPR, Anis Mata (F-PKS) dan Pramono Anunga (Fraksi- PDI Perjuangan). Sementera Ketua DPR Marzuki Alie yang berasal dari Partai Demokrat tak mau mendukung Hak Angket. Dijadwalkan usulan Hak Angket dibawa ke rapat paripurna DPR. Inisiatif Hak Angket Century mengemuka setelah pemerintah mengucurkan dana talangan lebih dari Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Padahal yang disetujui DPR hanya Rp 1,3 triliun. Dana dikucurkan empat tahap mulai 23 November 2008 hingga 21 Juli 2009.(***)

Nasional | Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Rusli Zainal

Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Rusli Zainal

Rusli Zainal

, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai saksi untuk tujuh orang tersangka dari anggota DPRD Riau dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6/2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012.

Dalam pemeriksaan, Rusli Zainal membantah telah memerintahkan untuk memberi suap kepada anggota DPRD Riau.

“Saya tidak ikut memerintahkan dan sudah terbukti (terdakwa) yang sudah incraht,” kata Rusli Zainal usal pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1).

Rusli Zainal diperiksa penyidik KPK sekitar enam jam. Ia keluar dari Gedung KPK pada pukul 15.10 WIB. Dalam pemeriksaan, ia sudah ditanyakan kesaksian untuk tujuh orang anggota DPRD Riau yang sudah jadi tersangka.

Selain itu, ia juga membantah telah memberikan perintah untuk melakukan suap kepada anggota DPRD Riau karena telah membahas Perda Nomor 6/2010. Mengenai pengakuan dalam persidangan yang mengatakan adanya perintah dari dirinya, ia berkelit dalam putusan tiga orang terdakwa yang sudah diputus vonisnya, sudah tidak ada lagi namanya.

“Tentu saya membantah, tidak ada perintah saya. Saya masih saksi, saya kan baru dimintai keterangan sebagai saksi, lanjutan dari yang kemarin,” jelasnya.

Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya untuk Gubernur Riau, Rusli Zainal terdiri dari pemeriksaan pertama pada saat kasusnya masih dalam penyelidikan dan dua kali dalam penyidikan. Dari sekian banyak tersangka yang ditetapkan penyidik KPK, tinggal tersisa tujuh orang tersangka dari anggota DPRD Riau yang masih ditangani KPK.

Ketujuh anggota DPRD itu adalah Adrian Ali (Partai Amanat Nasional), Abu Bakar Siddik (Partai Golkar), Zulfan Heri (Partai Golkar), Syarif Hidayat (Partai Persatuan Pembangunan), Tengku Muazza (Partai Demokrat), Mohammad Roem Zein (Partai Persatuan Pembangunan), dan Turoechman Asy’ari (PDI-Perjuangan). Mereka ditahan KPK di tiga rutan secara terpisah sejak 15 Januari 2013 lalu.

Nama Rusli Zainal kerap disebut dalam persidangan para tersangka di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. Surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan Raperda tersebut.

Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD.

Kemudian dalam surat dakwaan Lukman Abbas, jaksa KPK menyebut Rusli menerima uang senilai Rp 500 juta dan menyetujui uang suap senilai lebih dari 1 juta dolar AS kepada anggota Komisi X DPR. Suap tersebut untuk meminta dana APBN menyangkut kekurangan dana stadion utama PON senilai Rp 290 miliar.

PDI Perjuangan Pilih Sikap Oposisi

PDI Perjuangan Pilih Sikap Oposisi


Hampir seluruh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung wacana agar PDI Perjuangan beroposisi. Hal itu terungkap dalam laporan dan pandangan perwakilan dari 33 DPD yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Lentengagung, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2009). Selain itu, pengurus PDI Perjuangan di daerah berharap upaya mengusut kecurangan dalam Pemilihan Presiden 8 Juli lalu terus dilanjutkan. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang akan diambil Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan terkait kecurangan selama pilpres.

PDI Perjuangan Menunggu Tawaran Presiden

PDI Perjuangan Menunggu Tawaran Presiden


Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak akan menampik bila ada kadernya yang diminta menjadi menteri. Persoalannya, sampai kini, tawaran itu belum pernah ada. Demikian dikatakan Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas di Jakarta, Ahad (18/10/2009) petang. PDI Perjuangan sejauh ini memang belum mengambil sikap: oposisi atau koalisi. Semua tergantung keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang kini masih menjalani perawatan medis di Singapura. —

Sekolah Partai; Pertemuan Tradisi Kepartaian & Tradisi Keilmuan

Sekolah Partai; Pertemuan Tradisi Kepartaian & Tradisi Keilmuan


Untuk jangka panjang, PDI Perjuangan telah dan sedang menyekolahkan sejumlah kader agar kelak memiliki kemampuan yang diperlukan dalam mengelola pemerintahan. Kita juga dengan sangat serius melakukan kaderisasi di berbagai daerah. Kita bahkan sedang menyiapkan “sekolah partai” dengan bantuan para guru besar dari sejumlah perguruan tinggi yang kredibel. Kaderisasi dan sekolah partai bahkan sengaja dirancang untuk membentuk kader yang memiliki karakter, di luar kemampuan teknokrasi dan manajerial yang diperlukan. Hal ini dilakukan melalui penekanan pada ideologi dan praktek ideologi.

Bakal Ada Pertarungan 2 Kekuatan Politik di 2014

Bakal Ada Pertarungan 2 Kekuatan Politik di 2014

Partai Islam

, JAKARTA — Pertarungan politik 2014 akan terbagi menjadi dua kekuatan ideologi dan platform. Menurut pakar politik, Bahtiar Effendy, kekuatan politiknya, yaitu partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam.

“Konstelasi politik 2014 diperkirakan akan rumit dan berat bagi semua partai. Dari sisi ideologi dan platform, ada dua kekuatan politik yang bertarung, yaitu partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam,” kata Bahtiar Effendy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/1).

Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan enam partai nasionalis itu adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Nasdem. Sedangkan partai-partai Islam adalah PPP, PKS, PKB, dan PAN.

Menurut dia, pertarungan di lingkaran partai nasionalis akan mengerucut pada partai-partai menengah, sementara partai-partai besar seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat akan lebih berupaya mempertahankan posisinya selama ini.

“Karena itu, partai-partai menengah harus bekerja keras agar bisa meraih suara signifikan pada pemilu nanti untuk mengalahkan partai-partai besar,” ujarnya.

Sementara itu, pertarungan yang lebih keras akan terjadi di antara partai-partai Islam. Apalagi, setiap partai Islam sudah memiliki basis massa sendiri. “Dari keempat partai Islam itu, saya melihat PKS, PPP dan PKB sudah memiliki basis massa sendiri yang jelas. Hanya PAN yang saya lihat basis massanya masih abu-abu dan mengambang,” tuturnya.

Dia menilai PAN yang semula tulang punggung konstituennya adalah massa Muhammadiyah, mulai ditinggalkan oleh massa organisasi masyarakat itu. Hal itu, kata dia, karena PAN tidak merawat dengan baik basis massanya, apalagi ada pernyataan petinggi partai itu bahwa PAN menanggalkan identitas Islam.