Penyidik Temui AQJ Namun Belum Bisa Memeriksanya

AQJ atau Dul, tersangka kasus kecelakaan maut Jagorawi, keluar dari RSPI, Rabu (25/9).

Jakarta – Orangtua tersangka kecelakaan Jagorawi AQJ alias Dul (13), Ahmad Dhani sempat mengundang penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap anaknya, pekan kemarin. Namun, Dul batal diperiksa karena penyidik menilai yang bersangkutan masih sakit.

Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan Dhani sempat mengundang penyidik ke rumahnya untuk memeriksa Dul, karena dinilai sudah sehat dan dapat diperiksa.

“Penyidik ke sana, kemudian melihat dan melakukan wawancara singkat dengan AQJ. Namun yang didapat penyidik, AQJ masih sakit terutama di bagian punggung dan bagian pinggul bekas operasi. Sehingga, keterangan yang diberikan sebenarnya tidak layak untuk dimasukan dalam berita acara pemeriksaan (BAP),” ujar Rikwanto, Minggu (20/10).

Dikatakan Rikwanto, penyidik jadinya hanya melakukan dialog singkat dengan AQJ, namun tidak memiliki nilai untuk dituang dalam berita acara.

“Penyidik hanya melihat, bincang-bincang saja, kemudian kembali. Hanya berbicara masalah apa yang dikeluhkannya, ini bagaimana kondisinya, apakah bisa bicara untuk waktu pajang dan lain-lain. Belum masuk kepada materi. Dari situ, penyidik menyimpulkan masih sakit kondisinya, jadi tidak bisa dilanjutkan. Karena, nanti hasilnya tidak memiliki nilai dalam pemeriksaan berita acara,” ungkapnya.

Menurut Rikwanto, pemeriksaan tidak bisa dipaksakan kalau sang terperiksa dalam kondisi tidak baik.

“Kami butuh waktu untuk meyakinkan dalam pemeriksaan nanti. Tujuannya agar sah demi hukum dalam kaitan kesehatannya. Kalau dipaksakan, hasilnya tidak baik,” jelasnya.

“Setiap polisi akan masuk materi, yang pertama akan ditanyakan adalah apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Bersediakan diperiksa? Apakah didampingi penasihat hukum? dan lainnya. Kalau awal pertanyaan tidak layak untuk di BAP, ya tidak diteruskan,” tambahnya.

Ia menyampaikan, selanjutnya penyidik tetap akan meminta keterangan dari dokter yang merawat AQJ untuk mengetahui kondisi kesehatannya, Senin (21/10), besok.

“Rencananya, besok keterangan tersebut diharapkan sudah jadi dan ini menjadi patokan untuk memeriksa AQJ atau tidak selanjutnya,” bilangnya.

Rikwanto menegaskan, pemberkasan belum selesai dilakukan karena menunggu pemeriksaan terhadap AQJ.

“Semua saksi sudah diperiksa, termasuk yang sakit (korban). Saksi ahli waris juga sudah diperiksa. Tinggal AQJ saja. Ya, belum selesai pemberkasannya,” tandasnya.

Google.co.id

POLHUKAM | BI Beri Peluang Swasta Kelola Informasi Perkreditan

BI Beri Peluang Swasta Kelola Informasi Perkreditan

Gedung Bank Indonesia. Foto: SGP

Bank Indonesia mengizinkan swasta berpartisipasi mengelola informasi kredit. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/1/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Dalam aturan itu, BI membolehkan lembaga biro kredit dikelola lokal maupun asing. Aturan ini berlaku sejak 18 Februari 2013.

Asisten Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan BI, Sani Eka mengatakan, melalui PBI ini, bank sentral bermaksud menyerahkan sebagian kewenangan kepada pihak swasta atau asing dalam mengelola informasi kredit. Menurutnya, hingga kini sudah ada delapan kredit biro internasional yang tertarik ingin menanamkan investasinya di LPIP.

“Ada juga yang sudah mendirikan kantor perwakilan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (15/3).

Meski banyak yang tertarik, belum ada satupun investor asing yang telah mengajukan secara formal ingin berinvestasi di LPIP. Namun, ia mengingatkan pihak asing tak bisa langsung berinvestasi sebelum mendirikan perusahaan berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

“Kepemilikan harus melalui badan hukum Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan Sani, bagi lembaga yang ingin menjadi LPIP harus menyetor modal Rp50 miliar dengan kepemilikan saham maksimum sebesar 51 persen dan adanya pemilik lokal. Menurutnya, diperlukan saham lebih besar agar ke depan ada pihak yang bisa mempertanggungjawabkan apabila terjadi suatu kesalahan.

Para investor yang ingin gabung ke LPIP disarankan dapat menggandeng asosiasi. Hal ini dikarenakan salah satu tugas LPIP yang menarik data perkreditan di lembaga keuangan. Selain kredit nasabah, LPIP juga bertugas menghimpun data nasabah yang memiliki kewajiban keuangan, seperti tunggakan listrik bagi yang masih model prabayar.

LPIP ini akan bersinergi mengenai data dan informasi dengan BI. Pengawasan LPIP sendiri juga ada di bawah BI. Bahkan, BI sewaktu-waktu bisa memberikan sanksi apabila terdapat LPIP yang melakukan kesalahan. BI juga memiliki diskresi untuk menentukan jenis dan bentuk keuangan seperti apa yang akan ditangani oleh tiap LPIP.

LPIP, lanjut Sani, bertugas menghimpun data perkreditan dari lembaga keuangan dan perbankan dan menyajikannya ke dalam sebuah informasi yang nantinya disimpan dalam database. Informasi dan data tersebut sewaktu-waktu bisa diakses oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya termasuk masyarakat itu sendiri.

Selama ini, tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh BI. Namun, belakangan dengan semakin berkembangnya jenis lembaga dan bentuk kredit diperlukan sebuah lembaga yang mengelola informasi tersebut. Rencananya, LPIP ini tak hanya mencakup mengenai data dan informasi perbankan saja, termasuk juga data dan informasi di lembaga keuangan lainnya.

Meski begitu, terdapat sejumlah kekhawatiran terkait pengelolaan informasi dan data ini. Hingga kini, BI masih melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari tahu apakah ada di aturan lain yang melarang mengenai pertukaran data tersebut.

Atas dasar itu pula, persoalan keamanan dan keakuratan menjadi fokus utama bagi LPIP. Selain itu, lembaga ini juga membutuhkan teknologi yang handal agar bisa melindungi data pribadi para nasabah. “Walaupun data kredit bukan rahasia bank, tapi ada data pribadi, nama, alamat, nama ibu kandung yang harus dilindungi,” kata Sani.

LPIP ini akan efektif pada tahun 2016. Sayangnya, aturan mengenai LPIP ini masih sebatas PBI. Menurut Sani, hingga kini belum ada selevel UU yang mengatur mengenai LPIP. Ia berharap ke depannya LPIP dapat diatur dalam UU. “Di negara lain levelnya UU, bukan PBI,” ujar San

Sementara itu, Pengamat Perbankan Aviliani mengatakan, sebaiknya pengelolaan data dan informasi perkreditan tetap dipegang oleh pemerintah, bukan swasta. Ia khawatir akan terjadi jual beli apabila swasta yang mengelola karena orientasi swasta lebih kepada mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Maka itu tak ada jaminan keberadaan LPIP ini akan lebih mengintegrasikan data dan informasi perkreditan baik perseorangan dan perusahaan. Apalagi, lanjut Aviliani, pihak asing dapat menanam investasinya ke LPIP. Meskipun pihak asing itu harus berbadan hukum Indonesia terlebih dahulu. “Menurut saya bahaya dong, masa data orang Indonesia diketahui oleh asing,” ujarnya saat dihubungi hukumonline.

Sebagaimana diketahui, dari website BI disebutkan bahwa pengelolaan informasi perkreditan sudah dilakukan bank sentral sejak tahun 1975. Pengelolaan informasi perkreditan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BI sebagai otoritas moneter dan perbankan serta melayani kebutuhan industri keuangan, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran penyediaan dana serta manajemen risiko.

Dalam perkembangannya, industri keuangan membutuhkan informasi perkreditan yang lebih komprehensif dengan cakupan data yang lebih luas mencakup juga data dari luar industri keuangan. Atas dasar itu, BI memandang perlu dibukanya pengelolaan informasi perkreditan oleh swasta yang dikenal dengan LPIP.

Dengan adanya LPIP, ke depan diharapkan kebutuhan industri keuangan akan informasi perkreditan lebih komprehensif dapat terpenuhi sehingga meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan yang akan mendorong terjadinya stabilitas sistem keuangan.

_____
hukumonline.com

Nasional | SBY Jadi Ketum Demokrat, Max: Itu Tidak Mungkin

SBY Jadi Ketum Demokrat, Max: Itu Tidak Mungkin

Max Sopacua. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Jakarta : Nama-nama calon Ketua Umum Partai Demokrat pengganti Anas Urbaningrum terus mengemuka jelang Kongres Luar Biasa (KLB). Sementara Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengusulkan SBY-lah sebagai ketua umum.

Namun, tak semua politisi partai berlambang mercy itu setuju dengan usul yang dikemukakan Pasek. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan, mengangkat SBY sebagai ketum adalah hal yang tak mungkin.

“Itu sesuatu yang tidak mungkin kalau Pak SBY dipaksa menjadi ketum,” kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3/2013).

“Biarlah beliau menjadi ketua majelis tinggi. Jangan dipaksakan untuk hal-hal semacam ini. Itu sama saja memancing di air keruh sebenarnya,” imbuh dia.

Max menuturkan, KLB berbeda dengan kongres 5 tahunan biasa. Seharusnya, KLB khusus untuk membahas dan menghasilkan pemimpin. Jika SBY yang ingin menjabat sebagai ketum, hal ini dapat dibahas pada kongres 5 tahunan biasa.

“Baru kalau kongres 5 tahun mendatang dan AD/ART diubah dan ketua majelis tinggi menjadi ketua umum, itu lain lagi persoalannya,” tutur Max.

“Karena ini kan KLB, harus ada special case jangan samakan seperti kongres 5 tahunan biasa. Ini special case dan khusus sekali persoalannya karena kenapa KLB ini harus terjadi dan itu harus didasari dari situ,” pungkas Max. (Ndy)

Nasional | 7 Jenderal TNI Temui SBY Bawa Nama Capres, PDIP: Salah Sasaran

7 Jenderal TNI Temui SBY Bawa Nama Capres, PDIP: Salah Sasaran

(Liputan6.com/Ismoko Widyaya)

Liputan6.com, Jakarta : Berbekal 6 nama kandidat calon presiden, sebanyak 7 purnawirawan jenderal TNI menemui Presiden SBY beberapa waktu yang lalu. Namun tindakan para purnawirawan jenderal ini dianggap sebagai langkah yang salah sasaran oleh PDIP.

“Salah sasaran kalau menyodorkan nama capres ke Presiden,” kata politisi PDIP TB Hasannudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3/2013).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menyatakan, seharusnya 7 purnawirawan jenderal itu menyampaikan usulan capres kepada masing-masing pimpinan partai politik, bukan ke SBY. Sebab Indonesia adalah negara demokrasi, bukan monarki kerajaan di mana pemimpin dipilih berdasarkan titah raja.

“Kalau punya nama capres harusnya datang ke ketum partai dan atau ke Cikeas, bukan ke Istana. Ini bukan kerajaan, ini zamannya demokrasi,” tuturnya.

Terkait rumor adanya kudeta pasca-pertemuan 7 purnawirawan jenderal dengan SBY itu, Hasanuddin menyatakan konstelasi politik militer saat ini sudah berbeda dengan masa Orde Baru.

“Posisi jenderal era Orde Baru dan era Reformasi itu sudah lain. Kalau dulu pensiunan jenderal sudah ada hubungan yang tidak terbantahkan dengan TNI sendiri, sekarang tidak terorganisir dan tidak ada komunitas itu,” ujar Hasanuddin.

Gerakan kudeta tersebut, lanjut dia, baru bisa terealisasi apabila mendapat dukungan bersenjata dari kalangan militer. Selama hal itu tidak terjadi, kudeta hanya sebatas wacana yang tak perlu diambil pusing.

“Jadi harus hati-hati isu-isu kudeta itu. Dan jangan terlalu dimainkan, kecuali yang kudeta itu mereka yang bersenjata,” pungkas Hasanuddin. (Ndy)