Berkas Lengkap, Neneng Menunggu Jadwal Sidang

Berkas Lengkap, Neneng Menunggu Jadwal Sidang


Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, berkas tersangka kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Neneng Sri Wahyuni, sudah lengkap atau P-21. Berkas itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan diproses selama 14 hari. Demikian dikatakan juru bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Rabu (10/10). Selain Neneng, berkas dua tersangka lain sudah P-21. Kedua tersangka merupakan warga negara Malaysia yang membantu Neneng dalam pelarian. Neneng beserta kedua tersangka tinggal menunggu jadwal sidang. Neneng diduga menerima uang Rp2 miliar sebagai perantara proyek. Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu sempat kabur keluar negeri selama 10 bulan. Aksinya di luar negeri dibantu dua warga Malaysia. Pelarian istri terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin, itu berakhir pada 13 Juni 2012. Selama pelariannya, Neneng diduga memindahkan aset suaminya senilai Rp1 triliun.

DPR Minta KPK Profesional Periksa Choel

DPR Minta KPK Profesional Periksa Choel

Headline

Choel Mallarangeng – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Komisi III DPR meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap Andi Zulkarnaen Mallarangeng, terkait kasus korupsi pembagunan komplek olahraga di Bukit Hambalang, Bogor.

“Kita jangan beropini, kita hormati saja KPK melakukan proses hukum. KPK juga harus bekerja secara profesional” kata Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika, ketika dihubungi inilah.com, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Lebih lanjut dia menegaskan, KPK harus transparan dan tak pandang bulu dalam menuntaskan kasus yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng itu. “Biarkan KPK bekerja secara profesional,” tegas Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Diberitakan sebelumnya, Andi Zulkarnaen atau yang akrab disapa Choel Mallarangeng, berjanji akan membongkar kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Dihadapan penyidik dia mengaku akan kooperatif.

“Nanti di hadapan KPK, saya akan memberitahukan apapun yang pernah saya alami, dengar, dan lihat, saya akan menyampaikan dengan sebenarnya,” kata Choel.

KPK memeriksa Choel sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga nasional, di Hambalang, Jawa Barat. Kedatangan Choel hari ini menyusul dibatalkannya pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat pekan lalu

Dalam kasus Hambalang, Choel diduga menerima sejumlah uang dari pelaksana proyek Hambalang, PT Adhi Karya. Choel berstatus sebagai saksi. Dia dicekal bepergian ke luar negeri oleh Direktorat jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) atas permintaan KPK awal Desember 2012.[bay]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

    Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

  • Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

    Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

Hukuman Nazaruddin Ditambah Tiga Tahun

Hukuman Nazaruddin Ditambah Tiga Tahun

Headline

M Nazaruddin – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terdakwa kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, Muhammad Nazaruddin, dan mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah masa hukumannya.

Majelis hakim yang terdiri atas Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai ketua serta Hakim Agung Mohammad Askin dan MS Lumme sebagai anggota pada Selasa (22/1/2013) memutuskan menambah masa tahanan Nazaruddin dari empat tahun 10 bulan menjadi tujuh tahun.

Menurut Hakim Agung Artidjo Alkostar di Jakarta, Rabu (23/1/2013), majelis hakim juga menambah pengenaan denda bagi Nazaruddin menjadi Rp300 juta.

Hakim Agung yang mengadili perkara itu menyatakan Nazaruddin terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada 20 April 2012, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkeputusan secara bulat bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terbukti bersalah karena menerima hadiah atau gratifikasi sebesar Rp4,6 miliar berupa cek dari PT Duta Graha Indah, rekanan Kemenpora dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Pelembang, Sumatra Selatan senilai Rp191 miliar. Hadiah itu sebagai bentuk terima kasih karena Nazaruddin sudah mengupayakan PT DGI mendapatkan proyek tersebut.

Majelis hakim menghukumnya selama empat tahun dan 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan penjara. [ant/mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Besok Bursa Libur, Jumat Beroperasi Kembali

    Besok Bursa Libur, Jumat Beroperasi Kembali

  • Kalah di Pilkada, Partai Demokrat Dibenci Rakyat

    Kalah di Pilkada, Partai Demokrat Dibenci Rakyat

Angie: Saya Berharap Kesaksian Mereka

Angie: Saya Berharap Kesaksian Mereka


Jakarta: Terdakwa kasus korupsi penganggaran proyek Kementerian Pemuda Olahraga dan Kementrian Pendidikan Nasional, Angelina Sondakh, berharap semua saksi yang dipanggil, termasuk Muhammad Nazaruddin bisa hadir dalam persidangan kali ini. Dengan begitu semua persoalan bisa terbuka segamblang-gamblangnya dan sejelas-jelasnya. “Saya mengharapkan kesaksisan dari mereka-mereka agar duduk persoalannya jelas, dan agar supaya juga tidak ada kesimpangsiuran dalam pemberintaan,” ujar Angie yang sudah tiba di ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/11) siang. Sidang sendiri molor dari jadwal. Angie, sapaan akrab Angelina Sondakh, tiba di pengadilan ditemani orangtuanya dan kuasa hukumnya, Teuku Nasrullah. Angie didakwa Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi diduga menerima aliran Rp2,5 miliar terkait penganggaran proyek di Kemenpora dan Kemendiknas. Angie berharap keterangan para saksi dalam persidangannya bisa disaksikan secara utuh oleh masyarakat, sehingga mereka bisa menilai atas duduk perkara sebenarnya. “Betul-betul kasus ini bisa dilihat secara paripurna,” tambahnya. Agenda sidang hari ini akan menghadirkan tiga orang saksi, yaitu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Max Sopacua, dan jurnalis Antara Jeffry Rawis. Angie mengutarakan kesiapannya mengikuti sidang pada hari ini. Angie sempat berkomentar terkait adanya pernyataan mantan penyidik bahwa Angie sebetulnya

Politisi Partai Demokrat Mirwan Amir Diperiksa KPK

Politisi Partai Demokrat Mirwan Amir Diperiksa KPK


Politisi Partai Demokrat yang merupakan mantan Wakil Ketua Banggar DPR, Mirwan Amir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta pada Selasa, (11/9) pagi. Olly Dindikambey yang juga merupakan politisi PDIP dan Wakil Ketua Banggar DPR juga mendatangi Gedung KPK untuk pemeriksaan. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fahd Fouz terkait kasus dugaan suap pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur Daerah Kabupaten Aceh Besar.

KY Jangan Melempem Usut Penggelapan BlackBerry

KY Jangan Melempem Usut Penggelapan BlackBerry



Headline

Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin meminta Komisi Yudisial (KY) segera menindak pejabat eselon dua di Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko yang diduga melakukan kongkalikong dengan Jonny Abbas pelaku penipuan dan penggelapan dalam reekspor 30 kontainer BlackBerry dan minuman keras senilai Rp 500 miliar.

Azis berharap KY tidak melempem dalam mengusut tuntas dugaan keterlibatan bekas hakim agung itu. “KY harus tetap mengusut tuntas kasus itu. Mengapa KY melempem menangai kasus tersebut,” kata Aziz, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Ketua DPP Partai Golkar itu juga meminta agar KY berlaku sama seperti yang telah dilakukannya kepada Hakim Agung Achmad Yamanie yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

“KY juga harus progresif seperti kasus hakim Yamanie,” tegasnya.

Sekadar informasi, apabila hal ini terbukti maka ini menjadi kali kedua seorang hakim agung mencorengkan noda di lembaga itu. Hakim Agung Achmad Yamanie diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yamanie terbukti mengubah putusan peninjauan kembali terpidana kasus narkoba Hanky Gunawan dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara.

Sementara itu, terkait dugaan permainan putusan Blackberry, pelapor bernama Agus Asep Sunarya membeberkan kasus ini . “Ada uang jutaan dolar Amerika untuk memenangkan perkara ini,” kata Agus Asep Sunarya.

Dia telah meneken surat tanpa kop berisi perincian permainan gelap mafia hukum di Mahkamah Agung dalam kasus tersebut. Surat itu tertanggal 27 Agustus 2012 dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Peninjauan kembali diajukan oleh Jonny Abbas, terpidana kasus penipuan dan penggelapan dalam reekspor 30 kontainer BlackBerry dan minuman keras. Surat itu menyebutkan, operasi pembebasan Jonny dilakukan oleh seorang pejabat eselon dua di Mahkamah Agung. Djoko Sarwoko merupakan ketua majelis perkara ini. [rok]

Ratusan Demonstran Deklarasi Partai Hambalang

Ratusan Demonstran Deklarasi Partai Hambalang

Headline

Demo Hambalang – Ilustrasi

inilah.com, Jakarta – Ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Bersama (Mabes) Anti-Korupsi mendeklarasikan Partai Hambalang di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/1/2013).

Juru bicara Mabes Anti-Korupsi, Ahmad L selaku deklarator Partai Hambalang mengatakan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah didaulatkan dan diyakini dapat memenangi Pemilu 2014.

“Partai ini mengusung Anas Urbaningrum dari Ketua Umum Partai Demokrat sebagai capres dan Bambang Triwibowo mantan Direktur Utama PT Adhie Karya sebagai wakilnya,” kata Ahmad di KPK.

Menurutnya, kedua orang tersebut merupakan figur yang pas untuk diusung menjadi pasangan dari Partai Hambalang karena kompak melakukan kejahatan luar biasa dengan merampok uang negara melalui perusahaan BUMN.

Di samping itu, Ahmad mengatakan kalau partai Hambalang siap bertarung melawan partai lain yang telah lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengambil nomor urut 11. “Ini fenomena yang menarik, kalau 10 partai yang sudah lolos verifikasi mulai berebut lomba mencuri perhatian rakyat. Tapi kalau partai ke-11 ini sudah melebihi popularitasnya dari 10 partai yang ada,” terangnya.

Dia mengatakan, dengan berbekal popularitas yang melebihi 10 partai lolos di KPU, Partai Hambalang bisa unjuk gigi tampil menjadi pemenang Pemilu 2014. “Sebab secara de facto partai Hambalang ini akan jadi pemenang di 2014 nanti,” tutur Ahmad. [mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Mangkir Bela Timnas, Komdis PSSI Hukum 23 Pemain

    Mangkir Bela Timnas, Komdis PSSI Hukum 23 Pemain

  • Tak Sampai Tiga Bulan, Pelatih Ini Dipecat Genoa

    Tak Sampai Tiga Bulan, Pelatih Ini Dipecat Genoa