Berkas Lengkap, Neneng Menunggu Jadwal Sidang

Berkas Lengkap, Neneng Menunggu Jadwal Sidang


Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, berkas tersangka kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Neneng Sri Wahyuni, sudah lengkap atau P-21. Berkas itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan diproses selama 14 hari. Demikian dikatakan juru bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Rabu (10/10). Selain Neneng, berkas dua tersangka lain sudah P-21. Kedua tersangka merupakan warga negara Malaysia yang membantu Neneng dalam pelarian. Neneng beserta kedua tersangka tinggal menunggu jadwal sidang. Neneng diduga menerima uang Rp2 miliar sebagai perantara proyek. Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu sempat kabur keluar negeri selama 10 bulan. Aksinya di luar negeri dibantu dua warga Malaysia. Pelarian istri terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin, itu berakhir pada 13 Juni 2012. Selama pelariannya, Neneng diduga memindahkan aset suaminya senilai Rp1 triliun.

DPR Minta KPK Profesional Periksa Choel

DPR Minta KPK Profesional Periksa Choel

Headline

Choel Mallarangeng – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Komisi III DPR meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap Andi Zulkarnaen Mallarangeng, terkait kasus korupsi pembagunan komplek olahraga di Bukit Hambalang, Bogor.

“Kita jangan beropini, kita hormati saja KPK melakukan proses hukum. KPK juga harus bekerja secara profesional” kata Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika, ketika dihubungi inilah.com, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Lebih lanjut dia menegaskan, KPK harus transparan dan tak pandang bulu dalam menuntaskan kasus yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng itu. “Biarkan KPK bekerja secara profesional,” tegas Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Diberitakan sebelumnya, Andi Zulkarnaen atau yang akrab disapa Choel Mallarangeng, berjanji akan membongkar kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Dihadapan penyidik dia mengaku akan kooperatif.

“Nanti di hadapan KPK, saya akan memberitahukan apapun yang pernah saya alami, dengar, dan lihat, saya akan menyampaikan dengan sebenarnya,” kata Choel.

KPK memeriksa Choel sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga nasional, di Hambalang, Jawa Barat. Kedatangan Choel hari ini menyusul dibatalkannya pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat pekan lalu

Dalam kasus Hambalang, Choel diduga menerima sejumlah uang dari pelaksana proyek Hambalang, PT Adhi Karya. Choel berstatus sebagai saksi. Dia dicekal bepergian ke luar negeri oleh Direktorat jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) atas permintaan KPK awal Desember 2012.[bay]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

    Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

  • Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

    Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

Nasional | Gubernur Riau Penuhi Panggilan KPK

Gubernur Riau Penuhi Panggilan KPK

Gubernur Riau, Rusli Zainal

,JAKARTA–Gubernur Riau Rusli Zainal memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tujuh tersangka kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012.

“Insya-Allah nanti saya sampaikan yang sebenanrnya,” ucap Rusli saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau itu tiba sekitar pukul 09.10 WIB. Rusli datang ditemani seorang ajudannya dan tidak mau banyak berkomentar terkait pemeriksaannya. “Hari ini sebagai saksi.. Nanti ya..nanti,” kata Rusli yang mengenakan batik warna kuning ini.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan Rusli Zainal diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Benar, KPK akan periksa Gubernur Riau, kapasitas sebagai saksi untuk 7 tersangka anggota DPRD Prov Riau,” tutur Johan.

KPK menilai kasus ini akan terus berkembang dan tidak berhenti pada penetapan ke tujuh tersangka dari anggota DPRD Provinsi Riau itu. Proses penyidikan menurut Johan tidak mengarahkan kepada siapapun tergantung temuan penyidik KPK.

KPK resmi menahan tujuh anggota DPRD Provinsi Riau terkait dugaan kasus korupsi PON XVIII di Riau pada Selasa (15/1).

Ketujuh anggota DPRD Riau tersebut yaitu Adrian Ali (PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), Muh Rum Zen (PPP) dan Turoechan Asyari (PDIP). Ketujuh Anggota dewan yang merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda PON itu.

Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b, atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.

Menurut Johan, satu tersangka akan ditahan di rutan Guntur yakni Turoechan Asyari, dan Empat tersangka yang ditahan di Rutan Cipinang yaitu Andrian Ali, Abubakar Siddik, Tengku Muhazza, serta Zulfan Heri. Sedangkan dua tersangka yang ditahan di rutan KPK yakni, Syarif Hidayat dan Muh Rum Zen.

Nasional | Demokrat Janji Selektif Rekrut Caleg yang Berjiwa Anti-Korupsi


Saan Mustopa (dok. detikcom)

Jakarta – Setiap partai politik (parpol) diimbau untuk mengajukan calon legislatif (caleg) yang lebih berintegritas dan lebih intelek dalam pemilu 2014 mendatang. Menanggapi hal ini, Partai Demokrat menjanjikan rekrutmen caleg yang lebih selektif, termasuk dengan menyelidiki rekam jejak masing-masing caleg.

“Intinya pandangan sama, kami juga ingin ke depan calon memiliki integritas tinggi dan kapabiltas tinggi, sehingga potensi negatif yang membuat politisi tersangkut masalah bisa diatasi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wassekjen) Partai Demokrat, Saan Mustopa saat berbincang dengan detikcom, Kamis (23/1/2013).

Lebih lanjut, Saan menjelaskan, rekrutmen caleg dalam tubuh Demokrat didasarkan pada sistem yang sudah berjalan. Proses rekrutmen, menurut Saan, akan dilakukan dengan sangat objektif dan sangat selektif.

“Memiliki integritas tinggi, tidak hanya moralitas, tapi juga etika yang baik. Kemudian track record mereka juga akan diinvestigasi,” terangnya.

Menurut Saan, ada dua hal utama yang diinvestigasi dalam setiap proses rekrutmen. Pertama, lanjut Saan, apakah caleg tersebut pernah melakukan perbuatan tercela, baik dari segi moral maupun kriminal. Kedua, apakah caleg tersebut pernah melakukan korupsi.

“Investigasi masa lalu mereka,” ucapnya.

Saan menyadari, citra Demokrat di mata masyarakat tidak begitu baik. Terlebih, akhir-akhir ini Demokrat sering menjadi sorotan dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.

“Ke depan, kita tidak mau kekeliruan lagi, kita akan memulihkan kepercayaan publik dengan cara itu tadi,” tegas Saan.

Ketua KPK Abraham Samad mengharapkan agar parpol merekrut caleg yang berintegritas dan mempunyai kemampuan spritualitas intelektual. Hal ini merujuk pada banyaknya anggota dewan yang diseret ke pengadilan oleh KPK.

Sejak KPK berdiri pada tahun 2002 sampai saat ini, tak ada satupun terdakwa yang dihadirkan KPK, dibebaskan oleh pengadilan. Terakhir, Angelina Sondakh diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun oleh pengadilan tipikor Jakarta.

Hal ini cukup mengkhawatirkan menjelang pemilu legislatif yang semakin dekat. Terlebih pada April tahun ini Parpol harus sudah menyerahkan nama Caleg ke KPU. Saat ini, sebanyak 10 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu mulai disibukkan dengan persiapan penyusunan daftar calon anggota legislatif yang akan diusung masing-masing partai.

Pada tanggal 9-15 April 2013 mendatang, seluruh partai diharuskan menyerahkan daftar calon sementara (DCS). Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi caleg pada 16-22 April 2013. Penetapan daftar caleg tetap untuk tingkat DPR akan dilakukan pada 4 Agustus 2013.

(nvc/rvk)

Aksi Massa NU di DPP Demokrat Ricuh

Aksi Massa NU di DPP Demokrat Ricuh


Gerakan Pemuda (GP) Anshor menggelar demonstrasi di kantor DPP Partai Demokrat di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012). GP Anshor memprotes pernyataan Sutan Bhatoegana yang menyatakan Gus Dur diberhentikan di tengah jalan dari jabatan presiden karena kasus korupsi

Hukuman Nazaruddin Ditambah Tiga Tahun

Hukuman Nazaruddin Ditambah Tiga Tahun

Headline

M Nazaruddin – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terdakwa kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, Muhammad Nazaruddin, dan mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah masa hukumannya.

Majelis hakim yang terdiri atas Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai ketua serta Hakim Agung Mohammad Askin dan MS Lumme sebagai anggota pada Selasa (22/1/2013) memutuskan menambah masa tahanan Nazaruddin dari empat tahun 10 bulan menjadi tujuh tahun.

Menurut Hakim Agung Artidjo Alkostar di Jakarta, Rabu (23/1/2013), majelis hakim juga menambah pengenaan denda bagi Nazaruddin menjadi Rp300 juta.

Hakim Agung yang mengadili perkara itu menyatakan Nazaruddin terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada 20 April 2012, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkeputusan secara bulat bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terbukti bersalah karena menerima hadiah atau gratifikasi sebesar Rp4,6 miliar berupa cek dari PT Duta Graha Indah, rekanan Kemenpora dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Pelembang, Sumatra Selatan senilai Rp191 miliar. Hadiah itu sebagai bentuk terima kasih karena Nazaruddin sudah mengupayakan PT DGI mendapatkan proyek tersebut.

Majelis hakim menghukumnya selama empat tahun dan 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan penjara. [ant/mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Besok Bursa Libur, Jumat Beroperasi Kembali

    Besok Bursa Libur, Jumat Beroperasi Kembali

  • Kalah di Pilkada, Partai Demokrat Dibenci Rakyat

    Kalah di Pilkada, Partai Demokrat Dibenci Rakyat

Angie: Saya Berharap Kesaksian Mereka

Angie: Saya Berharap Kesaksian Mereka


Jakarta: Terdakwa kasus korupsi penganggaran proyek Kementerian Pemuda Olahraga dan Kementrian Pendidikan Nasional, Angelina Sondakh, berharap semua saksi yang dipanggil, termasuk Muhammad Nazaruddin bisa hadir dalam persidangan kali ini. Dengan begitu semua persoalan bisa terbuka segamblang-gamblangnya dan sejelas-jelasnya. “Saya mengharapkan kesaksisan dari mereka-mereka agar duduk persoalannya jelas, dan agar supaya juga tidak ada kesimpangsiuran dalam pemberintaan,” ujar Angie yang sudah tiba di ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/11) siang. Sidang sendiri molor dari jadwal. Angie, sapaan akrab Angelina Sondakh, tiba di pengadilan ditemani orangtuanya dan kuasa hukumnya, Teuku Nasrullah. Angie didakwa Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi diduga menerima aliran Rp2,5 miliar terkait penganggaran proyek di Kemenpora dan Kemendiknas. Angie berharap keterangan para saksi dalam persidangannya bisa disaksikan secara utuh oleh masyarakat, sehingga mereka bisa menilai atas duduk perkara sebenarnya. “Betul-betul kasus ini bisa dilihat secara paripurna,” tambahnya. Agenda sidang hari ini akan menghadirkan tiga orang saksi, yaitu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Max Sopacua, dan jurnalis Antara Jeffry Rawis. Angie mengutarakan kesiapannya mengikuti sidang pada hari ini. Angie sempat berkomentar terkait adanya pernyataan mantan penyidik bahwa Angie sebetulnya