Serangan Ahok Kian Menohok

JAKARTA – Serangan balik Juru Bicara (Jubir) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, yang menyebut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama tidak paham sistem, tak ngerti aturan, dan arogan, bukannya membuat pria yang biasa dipanggil “Ahok” itu diam.

Lagi-lagi soal proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang menjadi bahan amunisi untuk menyerang Kemendagri.

Ahok menilai ada yang tidak beres dengan pengadaan alat kartu identitas elektronik itu.

Ahok mempertanyakan kewajiban pemerintah daerah untuk membeli e-KTP kepada konsorsium yang ditetapkan Kemendagri.

"Semua daerah harus beli di perusahaan konsorsium. Itu untuk apa?," kata Ahok di Mall Ciputra, Jakarta Barat, Sabtu (11/5). Hanya saja, Ahok tidak menjelaskan apa yang harus dibeli pemda ke konsorsium itu, berapa harga belinya, dan dari pos anggaran apa pemda harus mengeluarkan dana.

Menurut Ahok, proyek e-KTP akan memakan biaya yang lebih murah apabila pemda bisa memproduksi sendiri.

"Kita bikin KJS (Kartu Jakarta Sehat) hanya 585 perak. Ini di konsorsium harus beli berapa belas ribu. Ini ada apa?" tegas politisi Partai Gerindra ini.

Namun Ahok mengaku tidak ingin menciptakan polemik dengan Kemendagri. Ahok pun meminta agar proyek e-KTP diperiksa KPK untuk membuktikan kecurigaannya benar atau salah.

"Kalau dia mau ribut, suruh itu KPK periksa e-KTP, biar lebih jelas," tandasnya.

Sekedar diketahui, proyek pengadaan E-KTP memakan anggaran Rp5,8 triliun yang berasal dari APBN. Sebagian dari dana itu digunakan untuk pembelian alat-alat perekaman proses pembuatan e-KTP.

Proyek ini merupakan program nasional dan tidak ada kaitannya dengan APBD. Pembuatan e-KTP sudah diamanatkan UU tentang Administrasi Kependudukan, yang prosesnya dibahas pemerintah bersama DPR. (dil/jpnn)

JPNN.COM