Proyek Korlantas Didanai PNBP, Politisi DPR Lepas Tangan

JAKARTA – Tiga wakil rakyat yang duduk di Komisi III DPR, yaitu Herman Herri, Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsudin, hari ini (28/2) selama kurang lebih sembilan jam dicecar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek driving simulator. Sekitar pukul 18.30, pemeriksaan atas ketiganya baru tuntas.
Bambang Soesatyo yang ditemui usai pemeriksaan mengatakan, dirinya sudah memberikan klarifikasi ke KPK tentang anggaran untuk proyek di Korlantas Polri itu. "Yang terpenting adalah bahwa Korlantas ini (proyek driving simulator, red) tidak menggunakan APBN. Itu mengandalkan dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak, red) yang tidak dibahas di DPR," kata Bambang di KPK, petang ini.

Ditegaskannya, karena menggunakan PNBP maka anggaran untuk proyek driving simulator tidak dibahas melalui mekanisme APBN yang butuh persetujuan  DPR. "PNBP itu langsung menggunakan persetujuan Menkeu (Menteri Keuangan, red), tanpa DPR. Kalau di DPR itu membahas penggunaan anggaran dari APBN," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin enggan menjelaskan terlalu banyak persoalan itu. "Kita lihat perkembangan," kata Aziz yang juga politisi Partai Golkar itu.

Herman Heri juga memilih bersikap senada. Politisi PDI Perjuangan itu bungkam soal pemeriksaannya di KPK.

Selain tiga politisi itu, KPK hari ini juga memeriksa bekas Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman.  Politisi Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi VI DPR itu justru mengaku tidak tahu keterlibatan Komisi III DPR dalam kasus ini. "Belum tahu, kita menunggu hasil pemeriksaan," kata Benny, menjawab wartawan usai diperiksa KPK, Kamis (28/2), siang. (boy/jpnn)