Prematur, Upaya Pemidanaan Kebocoran Sprindik KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Insiden bocornya draf surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang dinilai belum matang untuk dibawa ke ranah pidana. Sehingga wajar jika Kepolisian RI cenderung melimpahkan kasus ini kepada internal KPK.

“Secara yuridis, ini masih perlu landasan hukum yang kuat untuk membawa kasus in ke pidana,” ucap Bambang Widodo Umar, Pakar Kepolisian, saat dihubungi saya, di Jakarta, Selasa (26/2).

Ia menjelaskan, lemahnya dasar hukum pemidanaan kebocoran Sprindik yang sempat beredar di kalangan media dan dunia maya itu, pertama, lantaran itu sebenarnya baru dalam bentuk draf. Belum dokumen resmi. Buktinya, tak ada nomor Sprindik-nya. Yang utama, katanya, belum ada secara jelas unsur kriminalitas, kerugian secara material yang diderita salah satu pihak, serta pihak yang menyebabkan kerugian itu, berdasarkan UU KUHP.

Menurutnya, kerugian secara hukum itu, misalnya, baru terjadi jika sprindik itu dibocorkan oleh seorang oknum untuk memeras si tersangka demi kepentingan materi. Atau, ia mengutarakan contoh lain, jika kebocoran sprindik itu telah mencemarkan nama baik atau bahkan fitnah terhadap pihak yang dijadikan pesakitan dalan dokumen itu.

“Siapa juga yang bisa dilaporkannya? Inikan belum jelas juga. Belum kelihatan juga unsur pidananya,” imbuh Bambang.

Ditambahkannya, jikapun unsur pidana itu sudah terpenuhi, pihak yang bisa melaporkannya ke Kepolisian itu adalah pihak KPK sendiri. “Karena dinilai bisa menghambat penyelidikan dan penyidikan,” katanya, menyitir Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lantaran itulah, bagi Bambang, polemik sprindik ini sudah semestinya berada dalam penanganan internal KPK saja. Kebocoran dokumen yang masih dalam bentuk draf itu adalah domain sepenuhnya lembaga tersebut, tanpa harus menyeret pihak luar.

“Ini soal administrasi di KPK saja yang enggak rapi. Pemeriksaan yang dilakukan Komite Etik juga bukan soal pidana,” kata Bambang.

Sehingga, ia pun memaklumi, jika Polri juga terkesan menghindari pertanyaan terkait rencana pelaporan loyalis Anas dalam kasus kebocoran sprindik ini ke Bareskrim. Selain berhitung soal ketidakjelasan delik pidana, sambungnya, Polri juga berpikir tentang efek benturan antar dua lembaga penegak hukum itu yang sempat terjadi beberapa kali sebelumnya.

Misalnya, kasus Cicak vs Buaya, dan insiden penjemputan penyidik Polri Novel Baswedan di Gedung KPK. “Makanya polisi mikir-mikir juga soal ini,” ucapnya.

Respon Polri semacam ini jelas tergambar dari komentar Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen (Pol) Sutarman. Senada dengan komentar komandannya, Kapolri Jend (Pol) Timur Pradopo, ia mengaku mendukung penyelidikan kasus kebocoran draf sprindik itu lewat mekanisme komisi antisuap itu sendiri.

“Kami serahkan sepenuhnya ke internal KPK, aspek etik dan lain lainnya,” ujar Sutarman, saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri.
Apa akan tetap ditanggapi kalau ada laporan ke Bareskrim soal kebocoran sprindik itu? “Kita serahkan saja ke KPK,” timpalnya, sambil berlalu enggan menanggapi lebih jauh.  (Arif Hulwan/Agt)