POLHUKAM | Prokontra tentang Gagasan Cukai Pulsa

http://beritaparpol.com/wp-content/uploads/f0091_POLHUKAM_lt50f3f77e4c866.jpg

Prokontra tentang gagasan cukai pulsa. Foto: ilustrasi (Sgp)

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sudah resmi menyampaikan gagasan pengenaan cukai pulsa ke Komisi XI DPR pertengahan Desember lalu. Sikap anggota Dewan, operator telepon, konsumen, dan regulator telekomunikasi terbelah.

Sebenarnya, jenis Barang Kena Cukai (BKC) baru yang digagas Kementerian Keuangan bukan hanya pulsa telepon. Tetapi juga minuman ringan berkarbonasi, emisi kendaraan bermotor, dan limbah pabrik. Pulsa telepon dikenakan cukai karena penggunaan telepon seluler sudah berlebihan dan menimbulkan gangguan kesehatan. Cukai menjadi semacam instrumen untuk membatasi pemakaian pulsa. Sederhananya, konsumen akan berpikir dua kali membeli pulsa dalam jumlah banyak karena beban cukai yang semakin besar pula.

Reaksi langsung datang dari Sudaryatmo. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu menilai gagasan cukai pulsa akan sangat memberatkan konsumen. Ia meminta pemerintah melakukan sosialisasi gagasan ke masyarakat sebelum memberlakukan kebijakan cukai pulsa.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selaku regulator telekomunikasi juga bereaksi. Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian, mengakui Kominfo belum diajak bicara hingga gagasan itu disampaikan ke Komisi XI DPR. “Kami belum mengetahui mengenai kebijakan tersebut, kami hanya taunya dari media”, tukasnya kepada hukumonline, Rabu, (09/1).

Kominfo belum paham teknis pelaksanaan pengenaan cukai pulsa. Karena itu Gatot masih mengajukan sejumlah pertanyaan. “Satuannya seperti apa yang mau dicukaikan, apakah nanti per volume atau ditaruh abodemen per bulan. Yang jelas kami harus tahu duduk perkaranya”. Gatot menambahkan, sebenarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari telepon seluler sudah cukup besar.   

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azis Azhar mengatakan, gagasan cukai pulsa yang diusulkan oleh BKF Kemenkeu masih menjadi pembahasan di DPR. Sejak usulan ini diajukan oleh Kemenkeu, diakui Harry, suara anggota DPR masih terpecah.

Sebagian anggota Komisi XI DPR menilai penetapan cukai pulsa perlu dilakukan mengingat banyaknya potensi penjualan pulsa di Indonesia. Sebagian yang lain mengatakan penetapan cukai pulsa tidak perlu dilakukan. Untuk itu, hingga saat ini DPR masih melakukan pembicaraan yang intens bersama Kemenkeu serta membahas juga secara internal di Komisi XI. "Suara teman-teman Komisi XI masih terpecah," kata Harry Azis Azhar saat ditemui di Komplek Senayan.

Harry berpendapat pengenaan cukai pulsa tak diukur dari layak tidaknya. Di satu sisi pengenaan cukai pada pulsa senilai seratus ribu rupiah ke atas masih wajar. Di sisi lain, tidak wajar dan tidak mungkin mengenakan cukai untuk pembelian pulsa lima ribu rupiah.

Untuk itu, lanjut Harry, pembahasan cukai pulsa ini akan merujuk pada mekanisme dan sifat pengenaan cukai pulsa. Kebijakan pengenaan cukai pulsa ini, kata Harry, juga dinilai perlu dilakukan jika sifatnya segmental. Hal ini mengingat banyaknya konsumen yang membeli pulsa di atas senilai Rp100 ribu. "Jika sifatnya segmental, maka pengenaan cukai pulsa wajar," jelasnya.

Sementara itu, dari pihak operator, Presiden DirekturPT XL Axiata Tbk, Hasnul Suhaimi menyatakan sebagai objek pajak, pihaknya akan mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk soal pengenaan cukai pada pulsa telepon seluler. “Kalau pemerintah mau melakukan itu ya bagi kami silahkan saja”, tandasnya kepada hukumonline.

Namun, Hasnul mengingatkan, kebijakan cukai pulsa ini kemungkinan akan membebani masyarakat apabila tetap dilakukan oleh pemerintah. “Kalau kita dibebani, nanti yang berat adalah masyarakat”, kata Hasnul.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai kebijakan cukai pulsa tidak bermanfaat.” Saya melihat kebijakan ini mengada-ada” keluhnya kepada hukumonline melalui sauran telepon.

Ia menjelaskan bahwa komunikasi itu dalam konteks peraturan masuk dalam wilayah hak asasi manusia yang mutlak untuk dilindungi. Ini sesuai dengan Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945. Sejak 2006, sambungnya, kalangan sektor telekomunikasi telah berusaha keras agar tarif pulsa telepon seluler itu lebih murah dan terjangkau. Ini juga menjadi bagian dari misi pemerintah karena berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan. “Telekomunikasi itu pada hakikatnya harus terjangkau bagi masyarakat”, tegas Heru.

Dengan pengenaan cukai pada pulsa telepon, menurutnya, telekomunikasi menjadi komoditas yang sulit terjangkau bagi masyarakat. Komunikasi yang seharusnya menjadi hak semua warga negara di Indonesia hanya akan dinikmati oleh kalangan tertentu saja.