POLHUKAM | MK: Sekolah Internasional Jauhkan Budaya Bangsa

http://beritaparpol.com/wp-content/uploads/3aa4a_POLHUKAM_lt50ec5a2e366c3.jpg

Demo sejumlah guru didepan gedung MK untuk bubarkan semua sekolah yang berlabel RSBI/SBI. Foto: Sgp

Akhirnya, Majelis MK membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI). Konsekwensi dari putusan itu, semua sekolah yang berlabel RSBI/SBI harus dinyatakan bubar karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusannya, Mahkamah beranggapan pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Jadi, fakta penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI/SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia.

“Mahkamah tidak menampik pentingnya penguasaan bahasa asing. Tetapi praktik yang menekankan penggunaan bahasa asing dalam setiap satuan jenjang/satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional,” tutur Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan pertimbangan putusan.

Mahkamah menegaskan output pendidikan untuk menghasilkan siswa/i yang mampu bersaing dalam dunia global dan berbahasa asing tidak harus diberi label berstandar internasional. Istilah “internasional” dikhawatirkan dapat melahirkan produk pendidikan nasional yang lepas dari budaya bangsa.

“Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional (ukuran negara-negara lain), hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional,” ujar Anwar.      

Lebih jauh, Mahkamah berpendapat keberadaan RSBI/SBI telah menimbulkan perlakuan diskriminatif dalam dunia pendidikan baik dalam hal sarana, pembiayaan, ataupun output pendidikan. Pembedaan perlakuan ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik, apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah.

“Ini bentuk perlakuan berbeda dan tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika hendak memajukan dan meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai negara, negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana-prasarana dan pembiayaan semua sekolah milik pemerintah. Faktanya, para siswa di RSBI/SBI harus membayar biaya besar dibanding non-RSBI/SBI,” tambah Usman.

Dissenting Opinion
Putusan ini tidak diambil dengan suara bulat. Salah satu Hakim Konstitusi Achmad Sodiki mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). Sodiki berpendapat penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional merupakan hak pemerintah/pemerintah daerah yang dijamin Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas.   

“Pasal itu tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau yang menyinggung jati diri bangsa. Jadi bagaimana mungkin mendirikan sekolah yang bertaraf internasional mendapat tuduhan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? Justru sekolah berlabel internasional yang bermutu tinggi menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak,” tutur Sodiki.

Sodiki beralasan, jika dalam praktik terdapat hal-hal tidak baik, seharusnya yang diperbaiki praktiknya dan atau pelaksanaannya, bukan membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Sebab, hal-hal yang didalilkan para pemohon adalah kasus-kasus konkret.

“Kelemahan RSBI/SBI sebenarnya dapat diperbaiki tanpa harus membatalkan Pasal 50 ayat (3) lewat perbaikan mutu pendidikannya yang merupakan investasi jangka panjang. Justru RSBI/SBI upaya nyata dan hasil positif perbaikan pemerataan mutu pendidikan,” tegasnya.

Usai sidang, Juru Bicara MK, Akil Mochtar mengatakan dengan dibatalkannya Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas, maka keberadaan RSBI/SBI harus dibubarkan. Ditegaskan Akil,  RSBI yang ada harus kembali menjadi sekolah biasa dan pungutan yang sebelumnya ada di RSBI juga harus ditiadakan.

“Hanya siswa dari keluarga kaya atau mampu yang mendapatkan kesempatan sekolah di RSBI atau SBI. Sedangkan siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu (miskin) hanya memiliki kesempatan diterima di sekolah umum, sehingga memunculkan diskriminasi,” kata Akil.

Usai sidang, kuasa hukum para pemohon Wahyu Wagiman menyambut baik putusan MK yang membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas itu. Menurut Wahyu, pemerintah harus taat terhadap putusan ini dengan mencabut semua regulasi yang berkaitan dengan praktik RSBI/SBI.

“Ini kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, jika tidak mencabut Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan RSBI/SBI, pemerintah dianggap melanggar konstitusi, secara otomatis pemerintah harus mencabut Permendiknas itu,” pinta Wahyu.                        

Pengujian pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas ini dimohonkan sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan yang mengaku tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran sangat mahal. Mereka adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan).

Para pemohon menilai Pasal 50 ayat (3) itu menimbulkan praktik perlakuan berbeda antara sekolah umum dan RSBI/SBI. Misalnya, sekolah umum fasilitasnya minim dan guru-gurunya kurang memenuhi kualifikasi, sementara di RSBI fasilitas lengkap dan guru-gurunya berkualitas. Untuk itu, para pemohon meminta MK membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas itu. 

Menanggapi putusan MK, salah seorang penyelenggara pendidikan RSBI di Kota Bekasi, Jawa Barat, mengaku tidak terlalu terpengaruh. "Tanpa perlu menyandang status sebagai RSBI, pendidikan berkualitas unggul harus tetap terlaksana," ujar Kepala SMAN 1 Kota Bekasi, Mawar, di Bekasi, Selasa (8/1).

Menurut dia, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal harus ada di setiap daerah. RSBI, kata Mawar, pada akhirnya hanyalah persoalan nama. Sebelum RSBI diterapkan, sistem pendidikan nasional mengenal istilah sekolah unggulan. Mawar berpendapat apapun nama statusnya, penyelenggara pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.