free web stats

example banner

Pindah partai, anggota DPRD Surabaya dilarang mengambil gaji


Pindah partai, anggota DPRD Surabaya dilarang mengambil gaji - Sekwan menunggu keputusan hukum - Imanuel Plaituka, Staf Sekwan DPRD Surabaya

Imanuel Plaituka, Staf Sekwan DPRD Surabaya(Foto: dok. ist)

LENSAINDONESIA.COM: Sekretarat DPRD Surabaya tidak memperkenankan para anggota dewan yang maju pencalonan anggota legislatif dari partai lain mengambil gaji. Sebab sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) anggota legislatif yang pindah partai harus mengundurkan diri dari jabatanya.

Akibat keputusan ini, Sekretariat Dewan (Sekwan) memutuskan tidak mengeluarkan gaji mereka meskipun masih ada keraguan dari segi hukum.

Baca juga: Banmus putuskan Sidang Paripurna bahas pemberhentian Wishnu Wardhana dan SK Gubernur terkait pemecatan Ketua DPRD Surabaya hilang

“Kami siap melakukan apa saja asalkan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Kita memang ekstra hati-hati dalam menyalurkan dana yang bersumber dari APBD karena tidak ingin terlibat masalah hukum seperti pengalaman yang sudah-sudah,” ungkap Emanuel Playtuka Staf Sekwan DPRD Surabaya.

Anggota DPRD Surabaya yang mencalonkan anggota legislatif dari partai lain diantaranya, Rio Pattiselano (Fraksi PDS), Imanuel Lumoindong (Fraksi PDS), Simon Lekantompessy (Fraksi PDS) dan Camelia habibah (Fraksi Apkindo dari PKNU).

Sementara itu, beberapa politisi dari internal DPRD Surabaya mengaku setuju dengan penahanan gaji anggota dewan yang pindah partai itu.

Ketua Komisi A Armudji mengatakan, bila anggota dewan tersebut ingin mengambil gaji, meraka harus mau membuat surat pernyataan.

“Kalau mau mengambil gaji ya harus membuat surat pernyataan. Ini penting jika nantinya ada kepastian hukum maka wajib mengembalikan. Kita mempunya pengalaman serupa periode sebelumnya. Bahkan sampai sekarang banyak yang belum mengembalikan,” ungkap politisi dari Fraksi PDIP ini.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua dari Fraksi PKS, Akhmad Suyanto masih belum bersikap tentang polemik tentang gaji dewan yang pindah partai. Dirinya mengatakan jika belum ada Surat Keputusan (SK) yang dicabut oleh Gubernur Jatim, maka mereka masih menjadi anggota dewan.

“Meski telah mengatakan pengunduran diri dari partainya, tetapi menurut saya mereka memang masih sah menjadi anggota dewan, karena belum ada pencabutan SK dari Gubernur soal keanggotaanya, tetapi soal pembayaran gaji memang menjadi wewenang Sekwan sebagai kuasa pengguna anggaran,” terang Suyanto di ruang kerjanya.

Sebelumnya, diketahui Wakil Ketua Komisi C DPRD SUrabaya Simon Lekantompessy tidak diperbolehkan mengambil gaji oleh Sekwan karena sudah pindah ke partai lain setelah PDS tidak lolos pemilu. Meski sempat terjadi perdebatan, pihaknya memutuskan untuk menunggu keputusan hukum meskipun tetap ngotot masih berstatus pejabat wakil rakyat.@iwan_christiono

Berita Terkait:

lensaindonesia.com

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

More Related Posts