‘Pilkada Langsung, Wujud Pelaksanaan Demokrasi’

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Anggota Komisi II DPR RI dari PDIP Budiman Sujatmiko mengatakan, pemilihan gubernur secara langsung tetap harus dilakukan. Sebab pemilihan langsung merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi, Jumat, (8/3).

PDIP, ujar Budiman,  tetap mendukung pemilihan langsung di segala bentuk pemilihan umum, baik gubernur, walikota, maupun bupati. Saat ini Indonesia sedang mengalami proses demokrasi. “Jika demokrasi masih kurang berjalan dengan baik itu merupakan hal yang wajar,” katanya.

Pemilihan gubernur secara tidak langsung, kata Budiman, sama saja menghambat pertumbuhan demokrasi. Menurutnya, apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan pilkada langsung, sebaiknya dievaluasi dulu lalu dicari solusinya, bukan diganti sistemnya. “Kami tetap menganggap pemilihan langsung merupakan cara terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tetap bersikukuh agar gubernur dipilih secara tidak langsung melalui DPRD. Sebab gubernur 70 persen perkerjaannya mewakili pemerintah pusat.

Pemerintah, ujar Gamawan, diminta membuat matriks terkait pemilihan gubernur yang nanti akan dibicarakan oleh semua fraksi. Nanti fraksi-fraksi yang akan mendiskusikan pemilihan gubernur ini. “Kami harap fraksi-fraksi menyetujui pemilihan gubernur melalui DPRD,” ujarnya.

Namun, kata Gamawan, tentu saja pemerintah tidak kaku dalam mengajukan usulan ini. Hak legislasi itu berada di DPR. “Pasti akan terjadi proses tarik ulur, namu kami menghormati proses ini,” katanya.