PD akan Rombak Fraksi di Banggar

JAKARTA – Partai Demokrat harus kerja keras lagi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang telah memilihnya. Banyaknya kader Demokrat di DPR  yang diketahui terindikasi korupsi menjadi sasaran pertama pembersihan internal  partai ini. Majelis Tinggi akan memulai merombak sebagian besar anggota F-PD yang duduk di Badan Anggaran DPR RI. Selanjutnya perombakan dilakukan pada sebagian besar anggota fraksi yang duduk di komisi-komisi.

Pendiri Partai Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana mengatakan penggeseran posisi di fraksi itu adalah perintah langsung Majelis Tinggi PD. ”Banggar dulu (digeser), baru di komisi-komisi. Siapa yang kurang tepat di posisinya (akan) diubah,” ujar Sutan di Jakarta, Senin (11/3).

Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan, perombakan Fraksi PD menjadi salah satu rangkaian dari pembenahan, pembersihan, dan penataan partainya. ”Perombakan itu dilakukan untuk membersihkan oknum-oknum yang selama ini memanfaatkan partai buat kepentingan sendiri, keluarga, atau kelompoknya,” tegasnya.

Namun Sutan mengaku pembersihan itu belum dapat memastikannya apakah sebelum kongres luar biasa (KLB) atau sesudahnya. ”Insya Allah. Karena semua lagi diproses, tunggu tanggal mainnya,” kata Sutan sembari menyangkal  bahwa perombakan itu untuk menggusur loyalis Anas Urbaningrum.

Dia juga menanggapi loyalis Anas Urbaningrum. ”Sudah saya katakan tidak ada faksi Anas atau faksi Cikeas. Orang yang dekat dengan Anas ada juga yang dekat dengan Cikeas. Tetapi, tidak semua yang dekat dengan Anas bermasalah,” tegas Sutan.

Terkait munculnya beberapa nama yang mencuat akan menduduki kursi Ketua Umum PD di KLB nanti, Sutan meminta semua nama-nama yang disebut-sebut sebagai calon tidak lagi bersembunyi di balik topengnya masing-masing. Semuanya harus tampil apa adanya. ”Calon-calon (ketum PD) ini jangan pakai topenglah, bukalah topengmu itu,” ujarnya lantang.

Menurut dia, pernyataannya itu apa adanya saja tanpa ada maksud ada apa-apanya. ”Maksudnya begini, kita ini suka berpura-pura pro rakyat ternyata anti rakyat. Seolah-olah anti korupsi ternyata korupsi,” lontar pria asal Tapanuli bermarga  Siregar ini.

Calon ketua umum PD nantinya harus dari kader PD sendiri dan mampu mengembalikan semangat  partai. ”Masak kami memilih ketua umum partai dari luar partai. Artinya yang bisa (mencalonkan diri) itu adalah mereka yang berkeringat, yang bersejarah. Janganlah partai sebesar ini namun tiba-tiba saja ada orang luar datang ujug-ujug menjadi ketum partai. Lantas untuk apa di Demnokrat ?” lontarnya.

Dikatakan, siapa pun bisa saja menjadi ketum PD, tetapi harus memenuhi syarat punya KTA (kartu tanda anggota) partai, punya track record yang baik, harus bergelar sarjana selevel S1 atau S2, atau juga pernah memimpin PD. “Jadi jangan pasar bebas yang gak jelas itu,” ujar Wakil Ketua Fraksi PD di DPR ini.

Sutan memastikan tidak berniat maju menjadi calon  ketum PD. ”Saya ini kan gak punya topeng. Jadi, gak usahlah. Silakan saja kawan-kawan lain,” tukasnya. Namun dia berharap KLB berjalan mulus hingga tuntas secara aklamasi. ”Aklamasi itu penting untuk membebaskan dari politik uang. Dulu dikatakan pendukungnya punya uang hotel, sekarang sudahlah tidak ada lagi yang begitu- begitulah,” paparnya.

Nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo juga dikomentari  Sutan.  Sutan mengatakan persyaratan utama menjadi ketum PD tidak dimiliki Pramono, yakni tidak mempunyai KTA PD. ”Syarat utama dan paling ringan untuk menjadi ketua umum adalah punya KTA partai. Selain itu beliau posisinya ’kan masih sebagai KSAD,” pungkas Sutan. (ind)