Pasangan Cawali Kota Malang Dipungut Biaya Tes Kesehatan Rp 7 Juta


Pasangan Cawali Kota Malang Dipungut Biaya Tes Kesehatan Rp 7 Juta - Uang Diserahkan Saat Pendaftaran di KPUD - Pasangan Cawali Kota Malang Anton-Sutiaji saat mendaftarkan diri di Kantor KPUD

Pasangan Cawali Kota Malang Anton-Sutiaji saat mendaftarkan diri di Kantor KPUD(Foto: Aji Dewa Roisky-LICOM)

LENSAINDONESIA.COM: Tes kesehatan bagi pasangan calon walikota (Cawali) Kota Malang, Jawa Timur ternyata tidak masuk sebagai tahapan Pilwali. Buktinya, untuk tes kesehatan masing-masing calon harus membayar biayapemeriksaan ke KPUD Kota Malang Rp 3,5 juta. Untuk satu pasangan calon sebesar Rp 7 juta. 

Baca juga: KPUD Kota Malang Verifikasi Ulang 9 Parpol dan Walikota Malang Serahkan DP4 ke KPUD

Hal tersebut diakui Ketua Tim Pemenangan Cawali M Anton-Sutiaji, yaitu Nurwahyudi. Dia mengakui bila tiap calon diharuskan membayar biaya cek kesehatan.

“Biaya itu harus kita serahkan ke KPUD,” jelas dia usai mendampingi Cawali yang diusung di rumah sakit milik daerah, RSSA Malang, Selasa (25/02/2013).

Menurut pasangan yang diusung koalisi PKB dan Gerindra ini, pembayaran uang untuk tes kesehatan itu diserahkan saat pendaftaran. Nurwahyudi mengatakan, bila pihaknya membayar sesuai dengan yang dikatakan KPUD.

“Ya mengenai detailnya untuk apa saat itu, kami tidak tanya. Pikiran kami tak berani bertanya. Sebab, kami harus
mengikuti aturan tahapan Pilwali. Kami pun siap bertarung dalam Pilwali yang akan digelar 23 Mei nanti,” papar dia
yang juga diamini beberapa pasangan Cawali lainnya.

Anggota DPRD Kota Malang yang menjadi pasangan Cawali M Anton, Sutiaji mengaku tidak tahu persis soal aturan adanya pungutan untuk tes kesehatan itu.

“Yang ada itu anggaran untuk Pilkada. Rinciannya untuk apa saja, juga saya belum jelas,” katanya.

Dia mengaku tidak tahu, anggaran Pilkada itu untuk apa saja. “Apakah untuk tes kesehatan ini juga masuk di APBD apa
tidak, saya tidak paham rinciannya,” urai Ketua Fraksi PKB ini dengan santai.

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Malang, Hendri saat dikonfirmasi tidak membantah soal penarikan biaya tes kesehatan itu. Menurut dia, biaya tes kesehatan itu memang harus dibayar masing-masing calon, karena sesuai Permendagri.

“Ya, kenapa harus ditanggung calon sendiri, karena sesuai aturan. Dalam Permendagri itu menyebutkan bila dalam anggaran Pilkada tidak ada pos pemeriksaan kesehatan calon,” papar dia.

Karena itu, terang dia, pemeriksaan tes kesehatan itu masih belum masuk tahapan Pilkada. Termasuk juga pengadaan berkas-berkas untuk pendaftaran. “Kecuali jika nanti mereka sudah ditetapkan secara sah, sebagai calon walikota dan wakil walikota,” pungkasnya.@aji dewa roisky

Berita Terkait: