Nasional | Waketum PAN Kecam Usul Penggantian Dana Nasabah Century dari APBN

Bank Century

Bank Century (sumber: JG Photo/Irwin Fedriansyah)

“Harusnya tidak dari APBN. Harusnya dari pemegang saham Bank Mutiara, yaitu LPS”.


Jakarta – Ekonom dan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, mengkritik DPR yang mengeluarkan sikap agar penggantian dana nasabah Bank Century, kini Bank Mutiara, yang ‘dirampok’ bisa diganti dari dana APBN.

 

Menurut Dradjad, konsistensi Senayan jadi hilang dengan keputusan Timwas Century bahwa dana nasabah Century bisa dibayarkan dari APBN.

 

“Harusnya tidak dari APBN. Harusnya dari pemegang saham Bank Mutiara, yaitu LPS. Kalau LPS kekurangan dana, baru APBN menambah modal LPS. Jika langsung dari APBN, nanti hal ini menjadi preseden bagi bail out terhadap bank dan atau produk keuangan lainnya,” jelas Dradjad di Jakarta, Kamis (14/2).

 

Dia melanjutkan ketika Bank Century dibail out, yang dipakai adalah uang LPS dan APBN tetap dijaga. Maka agar aneh ketika saat ini justru Timwas yang mendorong dana nasabah dibayar dari APBN.

 

Padahal, Dradjad mengatakan hal demikian selalu ditolak DPR, seperti saat pemerintah mengajukan RUU Jaring Pengaman Sosial Keuangan (JPSK). RUU itu diketahui ditolak DPR periode 2004-2009 dimana Dradjad menjadi bagiannya.

 

“Kami waktu itu tidak mau payung hukum ini dijadikan pembenaran bagi pemerintah untuk seenaknya mem-bail out bank dan atau produk keuangan memakai dana APBN. Bukan hanya di Indonesia, di banyak negara termasuk AS, isu ini selalu kontroversial,” jelasnya.

 

Sebelumnya, dalam rapat Timwas Century DPR, Rabu (13/2), dimotori Fraksi Partai Demokrat, diusulkan dua skema penggantian nasabah Bank Century yang salah satunya menggunakan dana APBN.

 

“Skema penggantian dana nasabah Bank Century yang terkait kasus PT Antaboga Delta Sekuritas berasal dari dana tunai dan aset-aset yang disita berdasarkan laporan Kapolri dan Jaksa Agung yang harus segera dilakukan penjualan,” kata pimpinan rapat Timwas Century, Marzuki Alie.

 

“Apabila penyelesaian dana nasabah berdasarkan skema angka tidak mencukupi, Timwas Century DPR RI mengusulkan untuk diselesaikan melalui APBN,” ujar Marzuki.

 

Hal itu menuai keberatan dari pihak pemerintah yang diwakili Sekjen Kemenkeu Ki Agus Ahmad.