Nasional | TNI-Polri Cenderung Gunakan Bahasa Kekerasan

Diskusi soal konflik TNI-Polri di Warung Daun, Cikini.

Jakarta – Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, mengatakan konflik antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) tidak akan berakhir dalam waktu singkat.

Pasalnya, menurut Tamrin, akar masalah antara dua lembaga tersebut sangat dalam. Di satu sisi, sifat dasar dari kepolisian adalah pasukan tempur yang adu jago dan mengklaim pihaknya lah yang paling jago. Artinya, ada satu kebanggaan kesatuan yang terus menerus tumbuh sejak lama.

Lebih dari itu, secara kelembagaan pun kurang mentolerir kelakuan kekerasaan yang dilakukan anggotanya karena tidak ada tindakan hukum yang jelas.

“Masyarakat kita itu masing-masing menggunakan komunikasi macho. Mementingkan bahasa kejantanan. Sedangkan bahasa macho itu cenderung merusak, dan spirit orde baru pun memang spirit yang merusak. Kekerasaan ini sepertinya seakan dilembagakan, warisan kekerasan itu masih ada,” ujarnya dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Tamrin menambahkan, konflik antara TNI dan Polri setidaknya terjadi atas tiga hal utama. Pertama, masih ada perebutan lahan ekonomi lokal antara TNI dengan Polri. Kedua, secara kelembagaan memang belum ada pemisahan tugas dan wewenang antara dua lembaga itu yang belum tuntas. Ketiga, bersangkutan dengan pendidikan di akademi-akademi yang masih belum kuat.

“Selain itu kurang berperannya peran perempuan dalam dua lembaga itu. Karena menurut saya dengan masuknya atmosfer keperempuannya sebenarnya akan sangat bagus. Membuat lembaga tersebut tidak terlalu macho. Jangan keperempuanan dianggap dengan ketidakmampuan. Tapi keperempuanan yang membangun suasana yang menumbuhkembangkan lembaga,” ucapnya.

Sedangkan lebih khusus dalam kasus Pembakaran Polres OKU, menurut Tamrin, memang lebih kepada masalah hukum. Secara umum, kata dia, sebaiknya Polri belajar jika ada kasus jangan disimpan terlalu lama. Polri harus mengomunikasikan dengan korban, bahwa sudah sejauh mana proses penanganan suatu kasus.

Kemudian, lanjut Tamrin, TNI AD juga harus menemukan suatu penyelesaian pertikaian yang nasional. Beda dengan pertikaian antar warga yang harus diselesaikan dengan asumsi-asumsi lokal. Konflik antar lembaga harus dilakukan penyelesaian secara nasional, menunggu hasil tim investigasi dan tim itu pun harus merupakan gabungan dari kedua lembaga tersebut secara pusat.

“Dari kita, masyarakat, inginkan adalah penegakan kepastian hukum dan keadilan. Siapa yang bersalah ya bersalah. Keadilan, pihak korban harus mendapatkan kompensasi yang tepat. Karena gedung yang dibakar adalah dari uang rakyat maka TNI AD harus bangun kembali itu dengan uang mereka. Secara kemasyarakatan, sepertinya kita melihat aparat itu justru jadi beban bagi masyarakat. Dianggap ‘reseh’, terutama operasi-operasi polisi yang mencari-cari kesalahan. Ini juga harus diubah,” imbuhnya.

Tamrin beranggapan, tak hanya penggunaan senjata yang cenderung arogan, terkadang menggunakan seragam saja mereka (polisi) sudah menggunakan simbol kekerasan. Polisi lalu lintas, tambah Tamrin, hendaknya jangan dipersenjatai dengan pistol.

Sedangkan untuk TNI, menurut Tamrin, seharusnya ditempatkan di daerah perbatasan dan tidak dibangun markas di dalam kota. Karena jika berada di dalam kota kecenderungan friksi dengan Polri ada kemungkinan terjadi.

Militer itu untuk benar-benar dibentuk sebagai ketahanan negara di perbatasan-perbatasan. Sedangkan Polri untuk kepentingan dan ketertiban di dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, pengamat kepolisian, Kombes (Purn) Alfons Loemau, mengakui memang pasca pemisahan antara Polri dengan TNI belum ada formalisasi hubungan tata kerja yang tegas. Masing-masing masih merasa mampu pada kekuatannya.

Namun, menurut Alfons, ada tiga hal yang perlu dilakukan Polri terkait akar masalah yang terjadi di Polres OKU.

Pertama, apakah tindak pelanggaran lalu lintas sudah tepat dengan menembak. Kedua, harus ada peraturaan teknis ketika mencabut senjata (menggunakan alat tembak). Ketiga harus seimbang ketika terjadi pencabutan senjata dengan lawan.

“Ini pimpinan lapangan harus tegas. Jangan sampai sedikit-sedikit anak buahnya cabut senjata dan tembak. Kalau begini aparat melanggar hak-hak negara dan pelanggaran hukum. Ini ada perasaan dengan senjata mereka bisa melakukan semuanya. Seharusnya ada pendidikan dan asas moral dalam menggunakan senjata,” terangnya.

Terkait penggunaan senjata, Alfons berpendapat prosedur penggunaan senjata pun harus dirubah. Tembak peringatan tiga kali sebaiknya dihapuskan. Pasalnya, sudah ada beberapa kasus dimana tembakan peringatan kadang terkena orang-orang yang justru tidak bersalah.

“Karena kondisi sekarang sudah berbeda dengan saat dulu protab-protab mengenai penggunaan senjata dulu dibentuk,” ucapnya.

Kepala bidang Kerja Sama dan Informasi Departemen Pertahanan, Kol. Erry Herman menambahkan, Kementerian Pertahanan dalam hal ini TNI dan Polri melihatnya dalam konteks yang lebih netral.

“Untuk pelaksanaan isu ini banyak dilakukan penyelesaian oleh TNI AD sebagai pembina prajurit di lapangan dimana saat ini sudah ada tim investigasi untuk melihat duduk perkaranya. Kuncinya setiap pelanggaran hukum harus ditindak tegas. Untuk proses ini kita harus optimis, ini pelajaran berharga bagi kita semua, kita juga turut prihatin. Kita tentunya berkomitmen tidak ada gesekan lagi antara TNI-Polri. Harapannya tentu optimis konflik tersebut akan berakhir,” tukasnya.

Erry meyakini masalah distorsi di antara dua lembaga memang harus dinilai lagi apakah bisa dikatakan distorsi. Namun yang jelas, papar Erry, tindakan kedua lembaga tersebut terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan.

“Yang kita cari sekarang adalah solusi terbaik. Ke depan komunikasi antar satuan tak hanya di tingkat pimpinan, komunikasi di akar rumput dua lembaga tersebut juga harus diperkuat,” tegasnya.