Nasional | Soal Hambalang, KPK Tunggu Audit Tahap Dua BPK

Juru bicara KPK, Johan Budi, memberi keterangan pers seusai gelar perkara penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di KPK, Jakarta,

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih terus menunggu audit forensik tahap II dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, audit tahap dua tersebut penting untuk pengembangan kasus dugaan korupsi Hambalang yang tengah ditangani lembaga antikorupsi tersebut.

“Betul, kita memerlukan juga itu (audit tahap II). Hasil audit tersebut bisa menjadi bahan untuk pengembangan kasus,” kata Johan ketika dihubungi, Senin (11/3).

Tetapi, Johan mengaku tidak dalam posisi mendesak BPK untuk segera menyelesaikan audit tahap dua Hambalang tersebut. Sebab, audit membutuhkan kehati-hatian untuk mendapat hasil yang akurat.

“Kita menunggu saja. Sebab, pengusutan kasus harus tetap berjalan dan tidak hanya tergantung hasil audit tersebut,” ujar Johan.

Dalam hasil audit tahap I BPK yang dibacakan di Gedung MPR/DPR RI oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo menyimpulkan ada 11 indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek Hambalang.

Mama eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dianggap melakukan pembiaran. Begitu halnya nama Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo.

Telah terjadi penyimpangan terkait Revisi RKA-KL Tahun Anggaran 2010 dimana, Menkeu dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses berjenjang menyetujui untuk memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu revisi RKA-KL 2010 dan didasarkan pada informasi yang tidak benar.

Kemudian, terkait permohonan kontrak tahun jamak. SesKempora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010.

Sehingga, Menpora diduga membiarkan SesKempora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008.

Selain itu, masih terkait izin kontrak tahun jamak, Menkeu menyetujui izin kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak, meskipun diduga melanggar PMK 56./PMK.02/2010.

Selanjutnya, Dirjen Anggaran menetapkan RKA-KL Kemenpora 2011 dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek tahun jamak disetujui. Dirjen Anggaran diduga melanggar PMK 104/PMK.02/2010.

Atas penyimpangan tersebut, BPK melansir terjadi kerugian negara sebesar Rp 243,66 miliar. Dengan perincian, Rp 116,930 miliar yang merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan (Rp 189,450 miliar) dikurangi dengan pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada 2010 dan 2011 (Rp 72,520 miliar).

Sedangkan, Rp 126,734 miliar yang merupakan pemahalan harga pada pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari pemahalan mekanikal elektrikal sebesar Rp 75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,010 miliar. (N-8)