Nasional | Pledoi Pengacara Hartati: Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti



Jakarta – Tim penasihat hukum Siti Hartati Murdaya menyanggah dakwaan jaksa penuntut umum atas perkara suap Rp 3 miliar kepada Bupati Buol, Amran Batalipu terkait pengurusan surat rekomendasi izin usaha perkebunan. Anggota tim penasihat hukum Hartati, Patra M Zen menjelaskan, tiga surat rekomendasi yang dikeluarkan Amran tidak terkait dengan PT Hardaya Inti Plantation (HIP).

Ketiga surat itu adalah surat rekomendasi Amran perihal izin usaha perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya, surat Amran kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional perihal permohonan kebijakan hak guna usaha atas nama PT CCM, dan surat Amran kepada Direktur PT Sebuku Inti Plantation, tidak dibutuhkan PT HIP.

Menurut Patra, proses perizinan PT CCM/PT HIP sudah dilakukan sejak 1998 sebelum penerbitan Peraturan Kepala BPN 2/1999 yang membatasi lahan perkebunan maksimum 20.000 ha untuk satu perusahaan.

“Tiga surat yang ditandatangani oleh Amran itu merupakan permintaan arahan dan kebijakan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Menteri Agraria/Kepala BPN terkait dengan perubahan regulasi mengenai pembatasan penguasaan,” kata Patra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Selain itu, keterangan saksi yang dihadirkan saling bersesuaian dengan keterangan Hartati mengenai ketidaktahuan Hartati atas pemberian uang dan urusan pengurusan surat rekomendasi. Kubu Hartati juga menyebut pemutaran rekaman percakapan Hartati dengan Amran hanya ingin mengesankan Hartati bersalah.

“Dalam hukum acara pidana, bukti rekaman merupakan alat bukti petunjuk yang hanya dapat dipergunakan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Rekaman percakapan tanpa didukung persesuaian dengan keterangan saksi, surat dan terdakwa bukanlah alat bukti,” terangnya.

“Jika perbuatan dan unsur-unsur pasal tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, maka sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan demi hukum,” sebut Patra.

Hartati dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Hartati terbukti menyuap Bupati Buol, Sulteng, Amran sebesar Rp 3 miliar.

Uang ini sebut jaksa terkait dengan penerbitan surat izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit dan surat rekomendasi dari Bupati Buol terkait permohonan kebijakan mengenai hak guna usaha kepada Kepala BPN. Surat rekomendasi ini dimaksudkan agar BPN tidak mengeluarkan HGU untuk PT Sonokeling.

(fdn/lh)