Nasional | Percetakan Negara Bebas dari Tuduhan Kasus E-KTP

Ilustrasi tersangka pemalsuan ktp yang sedang di interogasi polisi.

Jakarta – Perusahaan Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tuduhan melakukan persekongkolan dalam memenangkan proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Electronic KTP (E-KTP).

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai PNRI melakukan persekongkolan dengan PT Astragraphia dianggap tidak mempunyai bukti.

“Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) sangat jelas dan terang secara hukum bahwa Konsorsium PNRI tidak melakukan persekongkolan, baik secara vertikal maupun horizontal,” kata kuasa hukum konsorsium PNRI Jimmy Simanjuntak dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/3).

Ia menjelaskan putusan PN Jakpus dikeluarkan 7 Maret 2013. Putusan itu atas permohon PNRI terhadap putusan KPPU.

Putusan KPPU dikeluarkan 13 November 2012. Intinya menyatakan konsorsium PNRI telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan kata lain Konsorsium PNRI dinyatakan telah melakukan persekongkolan dalam Tender Pekerjaan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik).

Terhadap tuduhan itu, PN Jakpus mengabulkan permohonan konsorsium PNRI dan membatalkan putusan KPPU.

Dalam putusannya, majelis hakim mengemukakan KPPU hanya didasarkan pada asumsi semata sehingga tidak memenuhi asas pembuktian yang cukup.

Dalam proses pemeriksaan lanjutan di KPPU, Majelis Komisi KPPU tidak dapat menghadirkan alat bukti yang mendukung Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Tim Investigator KPPU.

Tak ada bukti berupa saksi, dokumen dan atau bukti-bukti lainnya, yang dapat membuktikan adanya persekongkolan antara konsorsium PNRI dengan PT Astragraphia.

“Dugaan adanya kesamaan jumlah dan produk yang ditawarkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar adanya persekongkolan mengingat kesamaan tersebut karena adanya kesamaan prinsipal serta syarat yang diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Panitia Tender yang mempersyaratkan adanya iris scanner dalam pelaksanaan Pekerjaan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik),” kata Jimmy.

“Dengan demikian sangkaan dari Tim Investigator dan Majelis Komisi KPPU tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia,”

Lebih lanjut Jimmy menjelaskan, putusan KPPU juga melanggar prinsip pembuktian karena menggunakan pembuktian terbalik. Dalam hal ini pembuktian tidak dilakukan oleh tim investigator KPPU, melainkan dibebankan kepada PNRI. “Padahal, berdasarkan pada Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang hukum perdata, barang siapa yang mendalilkan sesuatu peristiwa maka diwajibkan untuk membuktikan peristiwa tersebut,” paparnya.