Nasional | Pengembangan 22 Kawasan Transmigrasi Cetak 7.240 Wirausahawan

Rumah di lokasi transmigrasi. (JG Photo/Fitri)

Jakarta – Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) menargetkan mencetak sebanyak 2.000 orang wirausaha baru yang sebagiannya dihasilkan dari pelaksanaan program transmigrasi.

“Kita mencetak banyak wirausaha baru dari lokasi transmigrasi,” kata Rosari Tyas Wardani.

Dirjen Pembinaan  Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2NKT), Kemnakertans itu mengatakan hal itu dalam acara konferensi pers di kantornya, di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/3).

Sari, demikian akrab dipanggil Rosari Tyas Wardani, mengatakan, sejak 2009, pemerintah berhasil mewujudkan sekitar 7.240 orang wirausahawan baru di lokasi transmigrasi dan hinterland sekitarnya.

“Bahkan secara keseluruhan saat ini pengembangan 22 kota terpadu mandiri (KTM) dari 48 KTM yang ada di kawasan transmigrasi diproyeksikan menyerap sebanyak 244.745 orang tenaga kerja,” kata Sari.

Menurut Sari, untuk mengembangkan program transmigrasi dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia, maka pemerintah harus menetapkan program transmigrasi sebagai program wajib dalam bukan  program  bukan hanya program pilihan. Pengembangan kawasan  transmigrasi dan penyerapan tenaga kerja yang berhasil di kawasan transmigrasi sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

“Bahkan, sektor transmigrasi juga mengentaskan kemiskinan, pengembangan wilayah, dan pemberian areal atau lahan pada penduduk,” kata Sari.

Selain itu, lanjut Rosari, pengembangan pola transmigrasi tercatat dari 408 kabupaten/kota di Indonesia, ternyata ada 103 kota/kabupaten di antaranya dibangun dari wilayah transmigasi.

Daerah transmigrasi, dia menambahkan juga menyumbang sedikitnya 5,4 juta ton beras setiap tahunnya untuk mendukung kebutuhan pangan di Tanah Air.
Pada tahun ini, pemerintah akan memberdayakan sebanyak 40.704 kepala keluarga permukiman transmigrasi (kimtrans).

“Pemerintah berharap 17 kimtrans dapat mandiri, sehingga tanggung jawab pembinaannya dapat diserahkan ke pemda di tingkat kabupaten dan kota,” jelasnya.

Di bidang wirausaha, Roosari mengatakan pengembangan wirausaha khusus di kawasan transmigrasi kini tidak hanya sekedar memberikan bantuan pendanaan, melainkan juga melalui lembaga pendampingan Himpunan Wirausaha Ketransmigrasian (HWK).

Pembentukan lembaga Himpunan Wirausaha Ketransmigrasian menjadi jawaban pengembangan wirausaha khusus di kawasan transmigrasi dan permukiman di sekitarnya.

“Dengan lembaga pembinaan dan pendampingan itu membuat para transmigran, serta penduduk di sekitar kawasan mendapat pengetahuan dalam mengembangkan kewirausahaan di lokasi transmigrasi, “ kata Sari.

Rosari menambahkan dengan pembinaan dan pendampingan lembaga HWK maka para transmigran mampu menghasilkan produk pengolahan dari hasil pertanian dan perkebunan yang ada.

Hasil olahan itu di antaranya berupa makanan coklat, makanan dari bahan baku beras, jagung, dan juga hasil perkebunan rotan, serta batik.

“Wirausaha transmigrasi tidak hanya memberikan penghidupan bagi masyarakat transmigran dan penduduk sekitar kawasan, tapi juga mengeliminir potensi konflik,” ungkapnya.