Nasional | Munadi Herlambang Penuhi Panggilan KPK Terkait Hambalang

Proyek wisma atlet Hambalang.

Munadi tiba pada pukul 14.10 WIB di kantor KPK didampingi ajudannya, namun dia menolak berkomentar.

Jakarta – Direktur Utama PT Msons Capital, Munadi Herlambang, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini.

Munadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Deddy Kusdinar dan Andi Alfian Mallarangeng terkait kasus dugaan korupsi pembangunan proyek pusat pelatihan pendidikan dan olahraga nasional Bukit Hambalang, Jawa Barat.

“Saksi untuk DK dan AAM,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK, Kamis (28/2).

Munadi pada pukul 14.10 WIB tiba di kantor KPK didampingi ajudannya, namun dia menolak berkomentar soal pemeriksaan terhadap dirinya hari ini.

Munadi diketahui merupakan pemilik PT MSons Capital dan pemilik saham PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor proyek Hambalang.

Pada awal Januari lalu, KPK telah melakukan geledah terhadap rumah milik Munadi di Jl. Tanjung Barat Indah Blok 1/18, Jakarta Selatan.

Desember lalu,  KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012.

Andi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan Pengguna Anggaran proyek Hambalang.

Andi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang No. 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan kewenangan yang meyebabkan kerugian negara. Sementara pasal 2 ayat 1 melakukan pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar, sebagai tersangka.

Ia diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Kepada Deddy, KPK menyangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

KPK mulai menyelidiki kasus Hambalang sejak Agustus 2011. Setidaknya ada dua peristiwa yang terindikasi korupsi dalam proyek Hambalang yangg ditaksir KPK mencapai Rp2,5 triliun.

Pertama, pada proses penerbitan sertifikat tanah Hambalang di Jawa Barat. Kedua, pengadaan proyek Hambalang yang dilakukan secara multi years.

Pengadaan proyek Hambalang ditangani Kerjasama Operasi (KSO) PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.

Untuk mengembangkan penyelidikan kasus ini KPK telah memeriksa sekitar 70 orang, termasuk eks Kepala BPN Joyo Winoto, anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono, Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang, Menpora Andi Mallarangeng hingga istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyya Laila.