Nasional | Mendagri Minta Pemda Sinergikan Kegiatan dengan Pemerintah Pusat

MENTERI DALAM NEGERI GAMAWAN FAUZI

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memimpin rapat koordinasi nasional (rakornas) kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan umum di The Hotel Media, Jakarta, Rabu (6/3).

 

Rakornas dihadiri pejabat eselon I dan II di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), sekretaris daerah (sekda) provinsi, kepala biro pemerintahan, perekonomian provinsi, kasatpol PP provinsi, dan kepala Badan Perbatasan Provinsi Seluruh Indonesia.

 

Gamawan dalam sambutannya mengemukakan Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi menjadi beberapa provinsi dan setiap provinsi dibagi atas kabupaten atau kota. Dengan kenyataan itu, penyelenggaraan pemerintah daerah tidak hanya melihat dari aspek kebijakan desentralisasi yang memberi ruang atau kewenangan bagi daerah mengatur rumah tangganya, tetapi perlu setiap kegiatan yang dilakukan harus terintegrasi dengan kewenangan pemerintah pusat. Hal itu sangat perlu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

“Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintah daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan harus dilihat dalam konteks efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Asas pemerintahan pada hakikatnya hanya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri,” tegas Gamawan.

 

Mantan gubernur Sumatera Barat ini menegaskan dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan di provinsi dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

 

Fungsi itu, katanya, bukan saja untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, melainkan juga memperkuat koordinasi dan efektivitas pencapaian tujuan nasional.