Nasional | Lagi-Lagi Mobil Dinas Digunakan untuk Partai

Jakarta, GATRAnews – Sejumlah petinggi Partai Demokrat kembali diduga menggunakan mobil dinas yang dibeli menggunakan cucuran keringat uang rakyat untuk menghantarkannya ke acara partai di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (2/3). Berdasarkan pantauan GATRAnews di Puri Cikeas, ada beberapa plat mobil berakhiran FR ditambah satu huruf kementerian masuk ke kompleks Puri Cikeas, yakni sedan  hitam B 1126 FRY yang ditumpangi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Amir Syamsudin. Kemudian, Toyota Alphard hitam B 1250 RFS,  sedan Lexus B 1254 RFS, dan sedan hitam Honda Accord B 1071 RFY.

 

Acara di kediaman SBY sendiri merupakan kegiatan Partai Demokrat. Keterangan tersebut disampaikan Anggota Majelis Tinggi yang juga menjabat Menkum HAM, Amir Syamsudin. “Intinya, pertemuan ini terutama sekali prioritas nomor satu kita bicara. Saya lengkapi saja, konsolidasi dalam arti langkah-langkah startegis apa yang relevan kita lakukan di dalam upaya penyelamatan partai,” kata Amir usai menghadiri pertemuan Majelis Tinggi dengan sejumlah jajaran DPD Demokrat se-Indonesia.

 

Ini merupakan pengulangan para menteri asal partai SBY itu, kembali diduga menggunakan mobil dinas untuk urusan partai. Pasalnya, untuk menghadiri dua kali pertemuan sebelumnya di kediaman SBY, Kamis dan Jumat malam, (7-8/2), keenam mobil dinas tampak masuk Puri Cikeas, masing-masing B 1254 RFS dan B 1126 RFY pada Kamis malam. Sedangkan pada Jumat malamnya, muncul mobil berpelat nomor B 1254 RFS, B 1499 RFS, B 1227 RFT, B 1198 RFS, B 1126 RFY, dan B 1705 RFS.

 

Kondisi ini berbanding terbalik dengan kebijakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Abraham Samad pada seminar “Berani Jujur Itu Hebat” di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Desember silam mengatakan, pejabat dan pimpinan KPK dilarang menggunakan mobil dinas selain demi urusan tugas. Bahkan, keluarga para pimpinan lembaga ini tidak diperbolehkan menumpang mobil ini karena merupakan salah satu perbuatan korupsi.

 

Berdasarkan laman www.bulevarhijau.com, kendaraan dinas dan operasional pemerintah eselon tinggi, seperti menteri dan jajarannya, saat tidak menghadiri acara kenegaraan atau berdinas, maka tiga huruf seri akhir pelat akan menggunakan format RF dan huruf pembeda sesuai kategori jabatan. Jika digunakan untuk mengikuti acara kenegaraan atau berdinas, maka pelat akan diubah menjadi RI-XX. Contoh, B 1234 RFS, maka mobil tersebut adalah mobil dinas atau operasional kementerian eselon tinggi.

 

Pertemuan pada Kamis malam, Februari lalu itu, merupakan pertemuan acara Partai Demokrat, bukan kapasitas pertemuan pemerintahan antara empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (lihat MAKI Kecam Penggunaan Mobil Dinas dan Enam Mobil Dinas Digunakan Untuk Demokrat). Yakni Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Syarief; Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Roy Suryo; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM); Amir Syamsuddin, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik dengan Presiden SBY.

 

Acara itu merupakan pertemuan antara Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY dengan empat petinggi partainya. Hal itu dibenarkan oleh Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan usai bertemu dengan SBY pada Kamis malam tersebut. Syarif bersama Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Roy Suryo; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM); Amir Syamsuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Jero Wacik keluar dari kediaman SBY sekitar pukul 22.30 WIB. Sedangkan pada Jumat malamnya, pertemuan di Puri Cikeas juga merupakan pertemuan Partai Demokrat, bukan pertemuan antara SBY dengan menterinya.(IS)