Nasional | Konflik TNI-Polri, Harus Ada Solusi Jangka Panjang

Diskusi soal konflik TNI-Polri di Warung Daun, Cikini.

Jakarta – Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan peristiwa antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) merupakan persoalan jangka pendek dan jangka panjang. Pasalnya, penyerangan antara TNI-Polri bukan peristiwa pertama yang terjadi.

“Masalahnya reformasi oleh kepolisian belum tuntas. Apakah sebagai penegak hukum sipil atau militer. Dalam kasus Martapura, apa yang dilakukan kepolisian dengan penembakan langsung itu cara militer. Itu menurut saya harus diselesaikan secara hukum. Tetapi solidaritas corps di TNI yang berlebihan itu juga tidak baik, apalagi diperlihatkan ke lembaga lain. Jangka pendek mereka harus ditindak semuanya,” ujarnya dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Kedua, lanjut Muzani, penyelesaian konflik antar kedua lembaga ini bukan hanya sekedar minta maaf. Secara kelembagaan, kepolisian dan militer ini serupa tapi tak sama. Di sisi lain, menurut Muzani, bekal polisi sangat banyak, mulai dari mengatur lalu lintas hingga terorisme.

“Yang dilakukan polisi hampir sama dengan tentara. Pendekatan keamanan tidak ada beda dengan tentara. Polisi harus mendefinisikan diri dia siapa. Sebagai aparat penegak sipil atau sebagai militer,” ungkapnya.

Kedua, tentara pun kecemburuannya terlampau berlebihan karena dinilai belum rela melepaskan ketika ada aparat lain yang punya supremasinya lebih. Menurut Muzani, hal tersebut harus diselesaikan oleh antar dua lembaga tersebut, dan bila perlu Presiden juga harus turun tangan. “Kalau ini tidak diselesaikan secara komprehensif, kejadian yang sama akan terulang di tempat lain,” ujar Muzani.

Menurutnya, semangat yang harus diusung adalah bagaimana aparat negara bersatu. Harus ada satu sisi angkatan darat di bawah Kementerian Pertahanan, sedangkan polisi dibawah Presiden. Selain itu, katanya, antara dua lembaga ini terdapat kecurigaan yang menumpuk dan ada egoisme.

Muzani menilai egoisme sektoral dan corps kadang lebih tinggi dari kepentingan negara.

“Ini tidak boleh terjadi lagi. Negara harus ada diatas segala-galanya. Kami akan bicarakan juga dengan Komisi III, gabungan panglima TNI, staf angkatan darat, serta Kapolri. Kita akan bicarakan Senin. Harus ada mekanisme negara yang jelas dan transparan tentang ini, polisi bagaimana dan tentara bagaimana, sistem harus dibenahi. Rapat gabungan nanti harus ada grand design tentang apa dan bagaimana,” ucapnya.