Nasional | Hari Perempuan Internasional, Pemerintah Didesak Jamin Rasa Aman

Jakarta – Pemerintah didesak bisa memberikan jaminan keamanan bagi kaum perempuan. Segala macam bentuk aturan serta kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan juga harus bisa direvisi.

“Asosiasi LBH APIK Indonesia mendesak Pemerintah dan DPR memberikan jaminan rasa aman bagi perempuan di tempat manapun,” tulis LBH Apik dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (8/3/2013). Hal itu disampaikan LBH Apik Indonesia menyikapi hari Perempuan Internasional yang jatuh hari ini.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, ada 4.293 kasus kekerasan yang menimpa perempuan sepanjang tahun 2012. Mulai dari korban KDRT, pemerkosaan, penganiayaan hingga pelecehan seksual.

Tak hanya itu, tercatat ada juga 282 kebijakan yang isinya justru mendiskriminasikan perempuan. Salah satu aturan yang dijadikan contoh diskriminatif terhadap perempuan adalah UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

“Atas kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan, Asosiasi LBH APIK Indonesia mendesak Presiden untuk memerintahkan Menteri Dalam Negeri agar melakukan pembatalan atas kebijakan-kebijakan daerah tersebut,” pinta LBH Apik.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) dengan UU No 7 Tahun 1984. Ratifikasi tersebut merupakan komitmen melakukan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

“Dalam konvensi tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa negara harus membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan dan mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan,” tutup rilis ini.

(mok/nrl)