Nasional | Gerindra: KPU Harus Tolak “Rengekan” Demokrat

Jakarta, GATRAnews – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tegas menolak “rengekan” Partai Demokrat, yang meminta lembaga ini mengeluarkan aturan agar Majelis Tinggi partai berlambang bintang tiga kaki itu bisa menandatangani Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS).

“Tak boleh lembaga dan aturan KPU menyesuaikan dengan keadaan sebuah partai, harus sebaliknya!” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada GATRAnews, di Jakarta, Senin (4/3).

Menurutnya, aturan main tak bisa bersifat khusus, dan jika ada perlakuan berbeda, itu menjadi diskriminasi. Selain itu, aturan harus berlaku umum dan imparsial.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat meminta KPU membuat putusan yang mengatur majelis tinggi partai bisa menandatangani DCS, karena partai berlambang Mercy ini tidak mempunyai ketua umum, pasca ditinggal Anas Urbaningrum yang mengundurkan diri setelah menjadi tersangka korupsi proyek Hambalang.

“Mudah-mudahan KPU melihat situasi ini, karena situasi seperti ini, bisa saja terjadi. Ini bukan hanya untuk Demokrat kebutuhan itu dibuat, tapi ini bisa digunakan di dalam kondisi atau keadaan yang sama apabila terjadi di partai lain,” harap dan dalih Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin usai menghadiri pertemuan partai di rumah Susilo Bambang Yudhoyono, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3).

Amir meyakni KPU akan bersikap bijak dan mengabulkan harapan tersebut, karena kondisi yang dialami partainya. Undang-Undang sendiri menyatakan, DCS yang diserahkan partai politik ke KPU, harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai.

“Kita yakin benar, sebagai satu lembaga pemilhan umum, KPU tentu memperhatikan hal-hal seperti ini. KPU tidak akan mungkin berdiam diri, membiarkan suatu situasi kekosongan hukum, sehingga ada partai-partai terkendala,” ujarnya.

Lebih lanjut Amir menerangkan, partainya tidak akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum sebelum ada keputusan KPU tersebut.

“Begini, tidak usah Anda pertanyakan KLB hari ini, yang penting, ada dulu satu aturan yang mengakomodir kekosongan hukum tadi. Itu dulu ya!” tandasnya.

Amir menegaskan, menggelar KLB merupakan hal yang mudah bagi Demokrat, jika KPU sudah mengelurkan putusan sah dan boleh tidaknya salah seorang Majelis Tinggi menandatangani DCS. “Kalau soal KLB, itu gampang lah, sepanjang kriteria disepekati,” dalihnya. (IS)