Nasional | Dituding Langgar HAM, Polri: Komnas HAM Harusnya Berempati Pada Korban Teror

Jakarta – Polri tidak menampik penilaian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut adanya pelanggaran HAM dalam upaya pengungkapan sel-sel dan jaringan teroris di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Meski demikian, Polri meminta Komnas HAM juga berempati terhadap korban dari aksi teror dan tidak hanya melihat sisi pelaku teror.

“Komnas HAM harus juga melihat empati korban dari aksi teroris, bagaimana keluarga yang ditinggalkan akibat dari terorisme, bagaimana anak-istri mereka,” tegas Kadiv Humas Polri, Irjen Suhardi Alius, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (16/1/2013) pagi.

Terkait dengan tudingan pelanggaran HAM, Polri kata Suhardi, tidak resisten dengan apa yang diungkap Komnas HAM tersebut. “Kita membuka diri untuk evaluasi dan berkomunikasi, sehingga Polri tahu bagian mana yang dinilai melanggar HAM dan prosedur dalam pengungkapan teror?” kata Suhardi.

Menurut Suhardi, dalam setiap kegiatan yang dilakukan kepolisian, selalu ada pertanggungjawaban, bila dalam tigas di lapangan terjadi korban jiwa, baik dari aparat ataupun pelaku.

Menghadapi pelaku teror, kata Suhardi, tidaklah sama dengan menghadapi pelaku kejahatan lainnya, terlebih kelompok teror tumbuh dari sel-sel yang terorganisir dan memiliki beragam keahlian dalam merakit bom dan memegang senjata api.

“Beberapa waktu lalu ditemukan bom siap ledak di Makassar dan NTB, kalau ini tidak diungkap cepat, maka bom-bom itu akan menelan korban jiwa masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” ujar mantan Wakil Kapolda Metro Jaya ini.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah mengevaluasi kinerja Datasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror dalam operasi di Poso akhir-akhir ini. Komnas menuding Densus melakukan tindakan pelanggaran HAM dengan menggunakan kekerasan dan tidak menghargai HAM, baik terhadap masyarakat atau terduga teroris itu sendiri.

“Dalam penanganan tindak pidana terorisme, terdapat dugaan kuat penembakan mati secara tidak prosedural terhadap tersangka teroris serta kekerasan terhadap sejumlah korban salah tangkap,” kata Ketua Tim Penanganan Tindak Terorisme Poso, Siane Indriani, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (15/1/2013).

(ahy/rmd)