Nasional | Disaksikan SBY, MoU Reformasi Pebaikan Hutan Ditandatatangani

Hutan alam di TWNC, konservasi alam di Tambling, Lampung Barat.

Jakarta – Sejumlah menteri, dan kepala lembaga menandatangani nota kesepakatan aksi bersama tentang Reformasi tata kelola sektor kehutanan.

Penandatanganan nota yang diinisiatifkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bertujuan, agar seluruh komponen bangsa merasa memiliki hutan Indonesia sebagai aset yang harus dilindungi.

“KPK sadar upaya pencegahan sama pentingnya dengan upaya penindakan (korupsi). KPK melihat sektor Kehutanan menjadi sektor yang penting,” kata Ketua KPK Abraham Samad saat memberikan sambutan di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3).

Menurutnya, selama ini penggunaan lahan hutan banyak disalahgunakan. Hal ini kerap diperburuk dengan konflik para pengguna lahan hutan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamduddin, Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo, Menteri Pertanian Siswono, Menteri Kehutanan Zulkifli, Ketua KPK Abraham Samad, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Bappenas Armida Alijahbana, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, serta Kepala Badan Informasi Geospasial dan Ketua Komnas HAM.

Dalam acara tersebut hadir pula Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto serta Wakil Presiden Boediono yang mendampingi Presiden SBY.

Samad mengatakan, hingga saat ini total wilayah hutan tercatat 128.225.145 hektar (ha) yang meliputi 70 persen wilayah darat Indonesia.

Namun sisa wilayah darat non-hutan belum cukup memadai bagi rakyat, sehingga terjadi tumpang tindih hutan dan non-hutan sebagai wilayah pemukiman.”Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama,” kata Samad lagi.

Sementara itu Presiden SBY dalam sambutannya menghargai inisiatif KPK sekaligus meminta kementerian melakukan aksi nuata, tidak hanya pada level pusat.

“Saya berharap penandatangan MoU tadi benar-benar dilaksanakan bukan hanya di kementerian tapi di seluruh Indonesia,” kata Presiden SBY.

Dia meminta agara Ketua KPK dan pimpinan UKP4 intensif mengawasi pelaksanaan MoU tersebut.