Nasional | Demokrat: KPU Tak Perlu Campuri Urusan Internal Parpol

Demokrat: KPU Tak Perlu Campuri Urusan Internal Parpol

Liputan6.com, Jakarta : Partai Demokrat minta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mencampuri urusan internal partai politik. Hal ini terkait desakan KPU yang mensyaratkan ketua umum partai harus menandatangani daftar caleg sementaranya (DCS) sebelum diserahkan kepada lembaga pemilu itu.

“KPU tidak perlu mencampuri urusan internal parpol karena sudah ada AD/ART yang mengatur organisasi partai,” kata Ketua Bidang Media Satuan Tugas (Satgas) Penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Andi Nurpati dalam konferensi pers di kantor DPP PD di Jakarta, Senin (4/3/2013).

Andi menjelaskan meski PD ditinggalkan Ketua Umum Anas Urbaningrum tetapi mekanisme partai telah mengatur proses pergantiannya. Anas mengundurkan diri setelah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus gratifikasi Proyek Hambalang.

Karena itu, Andi minta KPU bisa menerima apapun sebutan pimpinan Partai Demokrat yang diatur melalui mekanisme partai. Apalagi, PD mendapatkan Surat Ketetapan (SK) sebagai parpol peserta pemilu dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Jadi KPU semestinya terima jadi saja mana yang disyahkan Kementerian Hukum dan HAM. Baik namanya ketua umum, presiden partai atau pun Plt namanya. Selama di SK-kan oleh Menkumham KPU menerima SK itu,” tegasnya.

Andi menambahkan pasal 57 UU no 8 tahun 2012 ayat 1 memang menyatakan bahwa daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi kabupaten/kota diajukan kepada KPU untuk bakal calon anggota DPR dan DPRD yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekjen atau sebutan lain.

“Tetapi dalam UU itu jelas yaitu Ketua Umum atau ‘sebutan lain’,” tuturnya.

Karena saat ini posisi ketua umum telah berhenti. Tetapi ada mekanisme internal yang mengatur pergantian ketua umum yakni Pasal 99 anggaran dasar Partai Demokrat menyatakan bahwa apabila kurun waktu satu periode kepengurusan tidak terpenuhi persyaratannya karena ketua umum mundur maka partai melakukan KLB di semua tingkatan,

“Dan ayat 3 nya menyatakan bila tidak bisa dilaksanakan KLB maka kepengurusan partai akan dipimpin oleh Plt (Pelaksana tugas),” tuturnya.

Sebelumnya, KPU memutuskan tidak memberi dispensasi kepada Partai Demokrat terkait mekanisme penentuan DCS Pemilu 2014 yang harus ditandatangani ketua umum definitif. Lembaga pemilu itu minta agar Demokrat bisa segera menyelesaikan masalah internalnya. (Adi)