Nasional | Citibank: Agus Layak Jadi Gubernur Bank Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Citi Country Officer Citibank Indonesia Tigor M. Siahaan menilai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dianggap memiliki integritas dan kemampuan yang baik serta dapat diterima dengan baik oleh pasar.

“Beliau seorang yang berintegritas tinggi, punya kapabilitas yang sangat tinggi dan dari segi market juga banyak sekali yang mempunyai pandangan baik tentang Pak Agus,” kata Tigor M. Siahaan di Jakarta, Selasa.

Terlebih menurut dia, Agus sudah lama berkecimpung di dunia perbankan seperti di Bank Permata dan Bank Mandiri sehingga sudah dikenal baik oleh kalangan perbankan.

Lebih lanjut pihaknya berharap Gubernur BI yang terpilih nanti mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan mempermudah akses masyarakat terhadap perbankan.

Menurutnya walaupun saat ini kondisi ekonomi Indonesia cukup baik, namun masyarakat yang memiliki akses terhadap perbankan masih sedikit, bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah masyarakat yang memiliki telepon seluler.

“Karena biarpun sekarang ekonomi kita baik, tapi yang punya akses perbankan itu jauh lebih sedikit dari mereka yang punya handphone,” katanya.

Untuk jangka panjang, Tigor menginginkan agar Gubernur BI bisa memperkuat pondasi perbankan nasional serta membuat akses perbankan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara Agus Martowardojo memastikan dirinya masih mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan sambil mempersiapkan diri dalam menghadapi uji kepatutan dan kelayakan di hadapan DPR RI.

“Saya mendapat penegasan dari Presiden, saya tetap Menteri Keuangan sambil mempersiapkan proses administrasi di DPR,” ujar mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan nama Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk diuji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Gubernur BI menggantikan Darmin Nasution yang habis masa jabatannya 22 Mei 2013.

Agus Martowardojo sebelumnya pernah dicalonkan sebagai Gubernur BI pada 2008 namun gagal dan ditolak oleh Komisi XI DPR RI.