Nasional | ARB Janji Selesaikan Persoalan Teknis Pemilu bagi TKI dan Mahasiswa di Malaysia

ARB Janji Selesaikan Persoalan Teknis Pemilu bagi TKI dan Mahasiswa di Malaysia
Jum’at, 08 Maret 2013 , 20:07:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

ARB/IST

  

RMOL. Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie berjanji akan membicarakan secara serius berbagai ersoalan teknis keluhan para TKI di Malaysia soal penggunaan hak pilih pada Pemilu maupun Pilpres 2014 mendatang. Pasalnya, para TKI meminta pemilu bisa diliburkan sehingga bisa menggunakan hak pilihnya sebagai WNI.

“Partai Golkar akan bekerja sama dengan Kedubes dan kalau perlu akan saya menelpon Perdana Menteri Malaysia untuk meminta izin tersebut. Sehingga, para TKI dan mahasiswa yang ada di Malaysia bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang,” ujarnya saat berdialog dengan para pekerja, TKI dan mahasiswa di KBRI Kuala Lumpur Malaysia (Jumat, 8/3).

Dialog yang berlangsung di Aula Kedubes Indonesia ini diikuti sekitar 250 TKI dan dipandu langsung Dua Besar Berkuasa Penuh Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno SIP. Hadir mendampingi ARB, Ketua PP Jawa I Ade Komarudin, Prof DR Muladi, Mahyudin, Fayakun Adriati, Bobby Suhardiman, dan Iris Indira Murti.

Menurut Aburizal Bakrie, selain memperjuangkan hari libur pemilu, dirinya juga akan memperjuangkan hak cuti para TKI setiap minggu, bukan hanya saat mau ibadah dan tertuang di kontrak kerja. “Semua persoalan akan kita bahas dan selesaikan sesuai ketentuan yang ada di Malaysia, sehingga tidak memberatkan para pekerja di Malaysia,” kata dia.

Kalau perlu, kata Aburizal, pihak Kedubes bisa membuat pengumuman di media Malaysia yang intinya para majikan bisa mengizinkan mereka boleh keluar rumah untuk mencoblos. “Masa TKI di Hong Kong bisa cuti tiap minggu, kenapa di Malaysia tidak bisa,” kata Aburizal disambut tepuk tangan para TKI.

Sementara TKI lainnya menyebutkan ada ribuan TKI di Malaysia yang tidak bisa pulang, karena passportnya mati. Mereka tidak bisa memperpanjang passport, karena di kantor kedubes dipersyaratkan ada KTP. Padahal sebagian besar dari mereka sdh tidak punyak KTP lagi, karena sudah lama di luar negeri.

Menanggapi hal itu, Dubes Indonesia Herman Prayitno akan mencari jalan keluarnya. Aburizal juga akan menyampaikan masalah itu agar Dubes ada payung hukumnya jika membuat kebijakan.

Pada kesempatan itu, ARB, biasa Aburizal disapa, juga menyampaikan programnya soal pendidikan jika terpilih sebagai presiden 2014.  “Saya akan mencanangkan  pendidikan gratis dari TK sampai SMA, bahkan ke Perguruan Tinggi karena hal itu bisa dilakukan melalui subsidi APBN,” kata dia.

Kalau pendidikan gratis diterapkan, katanya, hanya butuh subsidi Rp 24 triliun. Jumlah ini kecil dibanding subsidi BBM yang mencapai Rp 350 triliun, yang 80 persennya atau Rp 240 triliun tidak tepat sasaran karena dinikmati orang kaya. [ysa]