Nasional | Anggota Legislatif Perempuan Terus Meningkat

Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jakarta – Jumlah anggota legislatif perempuan terus mengalami peningkatan.

Pada pemilu 2004, jumlah perempuan di DPR hanya sebanyak 61 orang atau 11,5 persen. Sedangkan hasil Pemilu 2009 jumlahnya meningkat menjadi 101 orang atau 18,04 persen.

“Partai Amanat Nasional (PAN) menyadari keberadaan perempuan dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan strategis terus meningkat. Hal itu bisa terlihat pada keterwakilan perempuan di legislatif,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jana Sjamsiah dalam kegiatan ‘Temu dan Pembekalan Bakal Caleg Perempuan PAN se-Indonesia’, di Jakarta, Sabtu (9/3) malam.

Menurutnya, peningkatan representasi perempuan di legislatif tidak sekedar peningkatan secara kuantitatif tapi perlu dilihat secara kualitatif.

“Keberadaan perempuan di legislatif harus dapat membawa perubahan yang lebih baik, dalam proses legislasi, anggaran dan pengawasan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) mereka di legislatif,” ujarnya.

Dia menuturkan, PAN tentu melihat adanya kebijakan affirmative action, berupa pencantuman pasal dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN tentang pelunya kuota 30 persen perempuan untuk duduk dalam pengurus harian, mulai level pusat, wilayah, daerah, cabang sampai ranting.

Affirmative action tersebut diyakini akan memberi peluang bagi kader perempuan untuk lebih berperan dan memberikan kontribusi signifikan dalam partai politik (parpol).

“Perempuan bagi PAN menjadi lebih bermakna lagi, ketika melihat hasil Pemilu 2009 lalu menunjukkan bahwa 43 persen pemilih PAN adalah perempuan. Kondisi empirik ini menunjukkan perempuan menjadi salah satu kelompok di masyarakat yang harus didekati dan diberdayakan untuk bisa menjadi pemilih PAN pada Pemilu 2014 mendatang,” tuturnya.

Dia menambahkan, publik terus mencermati apakah produk legislasi dan anggaran yang dihasilkan berpihak kepada kebutuhan riil masyarakat kecil dan perempuan. “Publik juga akan memantau seberapa jauh anggota legislatif perempuan dapat melakukan fungsi pengawasan yang optimal terhadap eksekutif (mitra kerja),” tandasnya.