Nasional | Anas: Soal DCS, itu Urusan Demokrat

Anas: Soal DCS, itu Urusan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta : Partai Demokrat terancam tak dapat mengirimkan daftar caleg sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum lantaran tidak ada tanda tangan dari ketua umumnya. Bahkan, Demokrat meminta kompensasi dari KPU agar dapat melonggarkan aturan.

Menanggapi kekhawatiran yang terjadi di Demokrat, Anas Urbaningrum, enggan berkomentar. Menurutnya, urusan DCS itu adalah masalah Partai Demokrat.

“Saya kan sudah berhenti (jadi Ketum), jadti tidak relevan kalau saya ditanya urusan DCS. Itu urusan Demokrat,” kata Anas di rumahnya, Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (3/3/2013).

Menurutnya, Demokrat seharusnya mengikuti mekanisme yang didasarkan pada UU Pemilu dan tata cara di KPU. “Saya doakan lancar semua,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, meminta kesadaran KPU soal DCS ini. Karena kursi Ketua Umum partai sedang kosong.

“Saya kira KPU pun menyadari seharusnya ada aturan-aturan yang mereka bisa buat sesuai keperluan yang ada. Tidak mungkin situasi kekosongan hukum terjadi dan semua diam berpangku tangan,” kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Gapura Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3/2013).

Diakui dia, ada wacana untuk mencantumkan pengaturan Majelis Tinggi memiliki kewenangan dalam penetapan caleg di dalam AD/ART partai.

“Itu sangat tergantung formula aturan yang kita harapkan. Mudah-mudahan KPU melihat karena situasi seperti ini bisa saja terjadi bukan hanya kebutuhan Demokrat peraturan dibuat,” ujar Amir. (Ary)