Nasional | AD/ART Partai Demokrat Akan Direvisi?

Bogor, GATRAnews – Partai Demokrat menggulirkan wacana revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, agar Majelis Tinggi bisa menandatangani daftar calon legislatif (DCS) yang hendak diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada wacana untuk mengangkat, bahwa di dalam anggaran dasar itu juga diatur bagaimana Majelis Tinggi memiliki kewenangan di dalam hal penetapan, antara lain calon-calon DPR,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, usai mengikuti pertemuan di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3).

Dijelaskan Amir, wacana tersebut digulirkan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan ketua umum yang ditinggalkan Anas Urbaningrum, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang.

Sedangkan kemungkinan akan terkendala perundang-undangan, bahwa DCS itu harus ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai, Demokrat akan meminta kebijakan khusus kepada KPU agar DCS bisa ditandatangani oleh Majelis Tinggi.

“Karena saya kira, KPU pun menyadari, bahwa seharusnya ada aturan-aturan yang mereka bisa sesuaikan dengan keperluan yang ada. Tidak mungkin situasi kekosongan hukum itu terjadi dan semua orang hanya diam berpangku tangan,” dalihnya.

Langkah tersebut juga diwacanakan untuk menjawab kegalauan jajarannya di DPD, terkait kekosongan ketua umum yang harus menandatangani DCS yang waktunya sudah sangat dekat. Namun kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru pengganti Anas belum diagendakan.

“Kita juga melihat kemungkinan, bahwa di dalam waktu dekat, banyak sodara-sodara mempersoalkan, bagaimana dengan masalah DCS. Kita ketahui, hukum harus memenuhi tiga asas yang sangat penting, yakni kepastian, manfaat, dan keadilan,” ungkapnya.

Menurutnya, AD/ART Partai Demokrat belum mengatur siapa yang berwenang menandatangani DCS, jika terjadi kekosongan ketua umum. “Nah, ada situasi-situasi khusus yang kebetulan belum diatur secara eksplisit dalam anggaran dasar, umpanya mengenai hal seorang Ketum berhalangan, apa yang harus dialakukan. Anggaran dasar partai kami jelas, mengatur kewenangan dari majelis tinggi. Dan tidak mungkin keadaan seperti ini, artinya keraguan ini menimbulkan satu situasi kekosongan hukum,” pungkasnya. (IS)