Nasaruddin Umar Setuju Dana On Top Al Quran

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Menteri Kementerian Agama Nasaruddin Umar menyetujui Dana On Top pengadaan Kitab Suci Al Quran Tahun Anggaran 2011.

Berdasarkan penjelasan utusan Senayan, Dana On Top adalah anggaran milik DPR yang bisa diletakan di mana saja sesuai keinginan DPR dan itu sah-sah saja. Kali ini, Dana On Top yang muncul pada APBN-P 2011 ditaruh di Bimas Islam Kemenag untuk dilaksanakan. Utusan Senayan itu adalah Syamsurachman, Vasco Ruseimy, Fahd El Fouz dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama pada 2011, Abdul Karim, Nasaruddin Umar yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam sudah maklum dan menyetujui anggaran APBN-P yang dinamakan oleh terdakwa Zulkarnaen Djabar sebagai ana On Top itu. Apalagi sudah diketahui berdasarkan keterangan Fahd, bahwa Dana On Top itu berasal dari politikus Partai Golkar itu.

“Dirjen setuju Dana On Top dilaksanakan karena masyarakat masih membutuhkan AlQuran,” kata Abdul Karim saat bersaksi dalam perkara kasus korupsi pengadaan Laboratorium Komputer MTs Tahun Anggaran 2011 dan pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Quran di APBN-P 2011 dan APBN 2012, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/2).

Dirjen setuju Dana On Top itu digunakan jika harga Al Quran mengikuti atau disesuaikan dengan anggaran pada APBN 2011.

Mendengar kesaksian itu, anggota Majelis Hakim Hendra Yospin pun menaruh tanya karena keberadaan anggaran itu bukan karena permintaan dari kementerian, melainkan kebaikan DPR yaitu Zulkarnaen.

Menurut Hendra bagaimana bisa anggaran turun tanpa ada permintaan sebelumnya, dan mengapa akhirnya Dirjen setuju atas dana yang janggal itu.

“Kemenag tidak pernah meminta anggaran Al Quran khususnya dalam APBN-P 2011. Tapi Dirjen menerima itu dan bilang agar mereka (utusan Senayan) dibantu sesuai ketentuan. Lalu saya sampaikan pesan itu ke Ketua ULP Mashuri. Masyuri bilang iya, dan sudah dipahami oleh ULP apa arti ‘sesuai ketentuan itu’,” kata Karim.

Dalam perkara itu, Zulkarnaen Djabar yang juga anggota Komisi VIII DPR dan anaknya, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.

Awalnya, menurut Karim, pada 14 Agustus 2011 keempat utusan senayan itu menemui Dirjen di Kantor Kementerian Agama. Namun karena Dirjen berhalangan maka mereka bertemu Karim. Orang itu dikirim oleh Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag Syamsuddin.

Utusan Senayan itu menyampaikan bahwa ada pekerjaan pengadaan Al Quran Lux senilai Rp22,8 miliar dengan harga Rp75 ribu per eksemplar.

Karim mengatakan anggaran itu terlalu besar dan akan menyampaikan penawaran itu ke Dirjen. Lalu Fahd menelepon Zulkarnaen untuk berbicara dengan Karim. Bunyinya, “Pak Karim, Zul nich, itu yang APBN-P Al Quran On Top dengan baik hati dari DPR diberikan kepada Bimas Islam untuk penggandaan Al Quran untuk dilaksanakan,”. Karim kemudian menjelaskan itu ke Dirjen.

Dirjen pun mengadakan rapat untuk melakukan perhitungan dengan Kepala Bagian umum dan disepakati biaya Rp35 ribu dengan kualitas cover ditingkatkan dan sedikit lebar.

“Dirjen menjelaskan ke utusan Senayan, isinya, Adinda, kami perlu Al Quran, tapi keperluan kami masih tahapan kuantitas, bukan kualitas lux. Lalu Fahd melaporkan itu ke komandannya (Zulkarnaen),” ungkap Karim.

Akhirnya Dirjen dan utusan Senayan mencapai titik temu. Awalnya harga yang ditawarkan Utusan Senayan Rp75 ribu per eksemplar tapi menjadi Rp35 ribu per eksemplar.

Jaksa KMS Abdul Roni pun menanyakan ke Karim, apakah usai proyek itu, dia pernah menerima uang? Karim mengakui menerima beberapa uang, yang sudah diserahkan ke KPK.

Pertama Sekretaris ULP Sarisman memberikan uang Rp20 juta yang berasal dari teman-teman sebagai tanda syukuran, lalu Rp15 juta sebagai titipan kondangan, kemudian US$ 10 ribu dan US$ 70 ribu serta Rp100 juta.

Menurut Karim, pemenang proyek itu adalah PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I). Awalnya PT A3I berada diperingkat ketiga dan yang pertama adalah PT Macanan Jaya Cemerlang. Namun diganti karena yang punya kualifikasi luas gedung 5 ribu meter persegi untuk menyimpan Al Quran adalah PT A3I.

Selain itu Fahd juga pernah marah-marah kepada PT Macanan saat bertemu di ruangan Karim.

“Fahd marah-marah kepada utusan PT Macanan, ‘Anda sudah menawar seperti itu jangan dikira proyek itu gratis’. Saya panggil Mashuri dan Sarisman. Tolong kalau itu yang dibicarakan jangan di ruangan saya. Akhirnya, ULP mengkritisi kelengkapan sehingga pemenangnya PT A3I,” ungkapnya.

Keterangan itu berbeda dengan dakwaan, pertemuan di ruang Abdul Karim itu untuk menunjuk dan menetapkan pemenang lelang adalah PT A3I karena milik Zulkarnaen.

Sementara itu, Zulkarnaen Djabar membantah bahwa anggaran itu dari Senayan karena murni berasalkan usulan dari pemerintah. Begitu juga dengan harga Rp75 ribu yang berasal dari Senayan karena sesungguhnya dibuat oleh Biro Perencanaan Kemenag.

“kalau anggaran Al Quran pada 2012 dikatakan sangat besar, saya sangkal karena ada pernyataan Bimas Islam  kebutuhan itu 2 juta per tahun. Apabila hanya Rp5 miliar per tahun maka ratusan tahun baru terpenuhi. Karena itu, oleh DPR fungsi agama ditingkatkan,” ungkap Zulkarnaen.

Sementara itu, terdakwa Dendy juga keberatan dengan keterangan Karim bahwa dirinya menunjuk rekanan dan tahu mengarahkan rekanan dalam proyek itu.

“Yang saya tahu dari pihak kementerian lah yang perkenalkan PT A3I (pemenang tender) kepadÀ Fahd,” ungkapnya. (Raja Eben L/Adf)