KPU Tolak Berikan Dispensasi bagi Demokrat

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tegas menolak dispensasi bagi Partai Demokrat. Setiap partai diperlakukan sama dan umum di hadapan hukum.

“KPU tidak boleh membuat aturan yang memberikan preferensi pada peserta pemilu tertentu. KPU harus setara pada seluruh parpol. Kebijakan KPU itu general,” ujar komisioner KPU Ida Budiarti di gedung KPU, Jakarta, Jumat (8/3).

Pernyataan Ida itu menanggapi keinginan Demokrat agar mendapat dispensasi bagi pencalegan Demokrat dan menanggapi pernyataan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsudin agar KPU membuat peraturan ketika ketua umum tidak ada, dapat digantikan Sekjen atau Plt Ketua Umum untuk meneken Daftar Caleg Sementara.

Menurutnya, KPU saat ini sama sekali tidak peduli dengan urusan internal Demokrat. Artinya, KPU tidak akan mencampuri urusan Demokrat dan melibatkan diri pada keinginan partai tersebut.

Intinya, KPU menunggu keabsahan kepengurusan Demokrat dari Kemenkum dan HAM. KPU tidak akan memberikan dispendasi kepada Demokrat. “Dispensasi harus ditolak dengan tegas. Tidak boleh KPU memberikan dispensasi. Dalam pemilu ada prinsip kesetaraan dan keadilan,” tegasnya.

Namun, Ida tidak secara tegas mengatakan jika syarat administrasi tidak dipenuhi Demokrat, partai tersebut akan gagal mengusung calegnya. Ida hanya mengatakan bahwa KPU tetap pada prinsip dan berpatokan pada hukum administratif.

“Apakah Demokrat boleh mengusulkan caleg atau tidak? Ya, apa yang menjadi fokus KPU adalah hukum administratif. KPU hanya berpedoman pada itu,” tegasnya. (Herybertus Lesek)

Editor: Wisnu AS