KPU: Fungsi Plt Harus Tertera di Aturan Partai

Metrotvnews.com, Jakarta: KPU tetap mengharuskan daftar calon legislatif sementara (DCS) Partai Demokrat harus ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal partai tersebut.

KPU tidak mempersoalkan siapa pun pejabat yang ditunjuk Partai Demokrat menandatangani DCS selama mempunyai fungsi ketum maupun sekjen dan diatur AD/ART partai.

“Aturan partainya bagaimana? Apakah pelaksana tugas (Plt) ketua umum mempunyai fungsi yang sama dengan ketua umum,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik ketika dihubungi, Selasa (5/3).

menjelaskan, KPU tidak akan masuk ke persoalan internal partai. “Nanti dilihat isinya surat dari Kemenkumham itu, penyebutan (plt) itu kan otoritas dari sana. Tapi kapasitasnya itu harus ketum,” ujar Husni.

Ia menjelaskan, KPU tidak akan masuk ke persoalan internal partai. “Nanti dilihat isinya surat dari Kemenkumham itu, penyebutan (plt) itu kan otoritas dari sana. Tapi kapasitasnya itu harus ketum,” ujarnya.

Sebeleumnya Husni menyebutkan, KPU hanya akan bekerja berdasarkan mekanisme undang-undang yaitu parpol harus melaporkan pergantian tersebut ke Kemenkumham. “Kami kan tidak mengurusi itu dan tidak mengetahuinya, kapan itu dilakukan, alasan itu diberlakukan, itu soal internal partai,” ungkapnya.

Yang jelas, tegas Husni, sebelum DCS diserahkan semua parpol harus menyelesaikan semua urusan administrasi termasuk surat dari Kemenkum HAM mengenai kepengurusan. Apa yang dituliskan dalam surat Kemenkum HAM sebagai ketum dan sekjen, maka keduanya berwenang menandatangani DCS.

“Pokoknya kami tidak mau tahu menahu, kami menerima surat keterangan dari Kemenkumham personal yang kapasitasnya sebagai ketum dan sekjen. Apakah dia merangkap jabatan itu bukan urusan KPU,” tandasnya. (Emir Chairullah/Agt)

Editor: Agus Tri Wibowo