KPK Terjerat Janji Politik di Senayan

KPK Terjerat Janji Politik di Senayan

Headline

Sprindik dari KPK untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Bocornya surat perintah penyidikan (Sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disinyalir memang kesalahan KPK. Sebab, institusi tindak kejahatan korupsi itu sepertinya terjerat janji politik di Parlemen.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah, Khairul Huda mengatakan, dalam beberapa kasus memang pimpinan KPK seperti terpecah belah dalam setiap penetapan tersangka. Ini bisa terjadi karena dalam mengusut satu kasus, KPK melakukannya berdasarkan kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Kata Khairul, pimpinan KPK ketika dipilih memiliki hutang politik kepada para politisi di Senayan yang memilihnya. Sehingga membuat pemberantasan korupsi pun dilakukan berdasarkan hutang politik dan bukan berdasarkan alat bukti.

“Inilah kalau penegakan hukum dilakukan berdasarkan janji politik. Padahal untuk menyelesaikan satu kasus harus didasarkan pada alat bukti dan bukan janji para pimpinan KPK kepada politisi di Senayan itu. Makanya tidak jarang KPK sering menabrak aturannya sendiri dan nyelonong saja dalam upayanya menyelesaikan satu kasus,” kata Khairul, ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Misalnya, kata Khairul, kasus korupsi pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang diduga melibatkan Anas Urbaningrum, institusi tindak kejahatan korupsi itu juga terlihat kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya dengan melanggar standar operating procedure (SOP) yang mereka buat sendiri. Dengan pelanggaran SOP ini maka semuanya pun menjadi simpang siur dan tidak jelas sendiri untuk KPK.

”Seharusnya kan sprindik itu memang dikeluarkan setelah ada gelar perkara. Tapi dalam kasus ini KPK berusaha melanggar aturan yang dibuatnya sendiri yang bisa dilihat dari sprindik yang bocor itu. Ini kembali mengulangi kasus serupa seperti kasus Bank Century yang langsung menetapkan tersangka sebelum ada gelar perkara,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengakui ikut memberikan paraf dan memberikan persetujuan untuk menjadikan Ketua Umum PD,Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam kasus Hambalang.Tapi Adnan kemudian membatalkan hal itu karena menurutnya nilai gratifikasi itu dibawah Rp1 miliar.

“Untuk kasus Harrier sudah memenuhi unsur, tapi nilainya dibawah Rp1 miliar,” kata Adnan, beberapa waktu lalu.

Sementara berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KPK menangani tindak pidana korupsi minimal Rp1 miliar. Karenanya, Adnan menilai, penanganan kasus tersebut tidak berada di KPK. “Levelnya bukan KPK,” katanya. [mes]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Promosi Politik 2014, Saatnya Akumulasi Saham BHIT

    Promosi Politik 2014, Saatnya Akumulasi Saham BHIT

  • Kontraksi PDB Eropa Tahan Penguatan Bursa AS

    Kontraksi PDB Eropa Tahan Penguatan Bursa AS