KPK Periksa Satu Anggota DPR Lagi

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi dari anggota DPR dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM di Mabes Polri untuk melengkapi berkas tersangka Djoko Susilo.

“Saat ini, kami fokus menyidik DS. Setelah itu, baru tiga tersangka lain. Dalam kaitan ini, saksi dari DPR saksi untuk melengkapi berkas DS,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (7/3).

Dia mengatakan bahwa pemanggilan saksi oleh KPK karena yang bersangkutan dianggap tahu atau mendengar atau ahli terkait dengan kasus yang sedang ditangani lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Pemeriksaan terhadap seorang saksi bukan hanya karena namanya disebut saksi-saksi lain.

Pada Kamis (7/3), KPK kembali memeriksa anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Dasrul Djabbar. Dasrul hadir memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DS.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa empat anggota Komisi III DPR, yaitu Bambang Soesatyo (Golkar), Benny K. Harman (Partai Demokrat), Aziz Syamsuddin (Golkar), dan Herman Heri (PDI Perjuangan).

Bambang Soesatyo mengatakan bahwa anggaran Korlantas Mabes Polri dialokasikan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut dia, DPR tidak pernah membahas PNBP, tetapi yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kasus simulator itu, KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli bersama dengan Brigadir Jenderal Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas nonaktif).

Selain itu, Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulator, dan Sukotjo S. Bambang sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA juga telah ditetapkan menjadi tersangka.

Satu tersangka, yaitu Sukotjo S. Bambang, telah divonis penjara selama 2,5 tahun dan mendekam di Rutan Kebon Waru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai proyek terkait dengan simulator.

DS disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memerkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.

KPK menilai kerugian negara sementara mencapai Rp100 miliar dari total anggaran Rp196,8 miliar. KPK telah memperpanjang status tiga orang, yaitu Budi Susanto, Didik Purnomo, dan Teddy Rusmawan, mulai 22 Januari 2013 yang berlaku sampai enam bulan ke depan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi simulator SIM di Korlantas Polri.

Budi Susanto merupakan Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, perusahaan pemenang tender pengadaan simulator. Brigjen Didik Purnomo ialah mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Wakakorlantas) sekaligus pejabat pembuat komitmen untuk proyek senilai Rp196,8 miliar tersebut.

Teddy Rusmawan yang berpangkat Ajun Komisaris Besar merupakan Ketua Panitia Pengadaan Proyek Simulator Kendaraan untuk Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Ketua Primkoppol.

KPK menerapkan pasal pencucian uang terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Djoko Susilo yang juga tersangka dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011.

KPK menduga ada praktik pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh Djoko Susilo terkait dengan simulator. (Ant/Was)

Editor: Wisnu Arto Subari