free web stats

example banner

KPK Benarkan Nazaruddin bakal Bersaksi untuk Djoko Susilo

Metrotvnews.com, Jakarta: Terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games XXVI Muhammad Nazaruddin akan bersaksi dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan simulator uji roda dua dan roda empat Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri dengan terdakwa mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo.

“Benar, besok Nazaruddin dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Djoko,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, di Jakarta, Senin (15/7).

Namun, Johan mengatakan tidak mengetahui pertimbangan tim jaksa KPK untuk menghadirkan mantan Bendara Umum DPP Partai Demokrat itu dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam perkara korupsi pengadaan simulator, Djoko Susilo didakwa bersama-sama-sama-sama dengan Didik Purnomo, Teddy Rusmawa, Budi Susanto, dan Sukotjo Sastronegoro Bambang
memperkaya diri sebesar Rp32 miliar dan total jumlah kerugian negara yang ditimbulkan adalah Rp144,98 miliar.

Wakil Korlantas Polri Brigjen Pol Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga turut menikmati uang tersebut senilai Rp50 juta, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto sebesar Rp93,3 miliar, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) senilai Rp3,93 miliar, Prima Koperasi Kepolisian (Primkoppol) Mabes Polri sebesar Rp15 miliar, Wahyu Indra sebesar Rp500 juta, Gusti Ketut Gunawa senilai Rp50 juta, Darsian Rp50 juta dan Warsono Sugantoro alias Jumadi senilai Rp20 juta.

Dalam kasus itu, Djoko didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU N&#959 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI N&#959 20 tahun 2001 tentang perubahan ataas UU N&#959 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara dalam perkara tindak pidana pencucian uang, Djoko diancam pidana berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.  (Antara/Raja Eben)

Editor: Henri Salomo Siagian

metrotvnews.com

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below