Komisi II DPR Minta KPU Tak Istimewakan Demokrat

Komisi II DPR Minta KPU Tak Istimewakan Demokrat

Headline

Ist

inilah.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memperlakukan Partai Demokrat secara istimewa dalam proses pendaftaran caleg.

“KPU harus memperlakukan partai secara adil dan sama. Tidak boleh ada yang diistimewakan,” ujar Malik di Gedung DPR, Senayan, Senin (4/3/2013).

Menurutnya, dalam peraturan dan Undang-undang Pemilu setiap partai politik harus menyerahkan daftar caleg sementara (DCS) dan daftar caleg tetap (DCT) kepada KPU. Dalam proses pendaftaran itu, harus ditandatangani oleh ketua umum sekretaris jenderal masing-masing partai politik.

Sehingga jika Partai Demokrat ingin memasukan DCS dan DCT maka harus disertai dengan teken Ketua Umum dan Sekjennya. Hal ini menurutnya sudah tercantum jelas dalam Undang-Undang Pemilu No 8 tahun 2012. “Di pasal 57 (1) yang tanda tangan Ketum – Sekjen atau sebutan lainnnya. Ya, partai (tak terkecuali Partai Demokrat) yang harus menyesuaikan,” tandasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat meminta kepada KPU untuk menyikapi kondisi internal partai saat ini yang saat ini tengah kosong posisi Ketua umumnya. Hal ini dilakukan karena dalam proses pendaftaran DCS dan DCT harus disertakan oleh teken ketua umum dan Sekjen. Jika mengacu dengan peraturan tersebut, praktis Partai Demokrat tak bisa memasukan DCS karena tidak ada ketua umum. [mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Batik China Datang Menggempur

    Batik China Datang Menggempur

  • Sir Alex Ferguson Waswas Lawan Real Madrid

    Sir Alex Ferguson Waswas Lawan Real Madrid