free web stats

example banner

Keuntungan dan Kerugian Wajib Militer bagi Warga Indonesia

Keuntungan dan Kerugian Wajib Militer bagi Warga Indonesia

Liputan6.com, Jakarta : RUU Komponen Cadangan, selanjutnya akan disingkat Komcad, yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR melibatkan seluruh komponen warga Negara. Namun ada warga negara yang diwajibkan sebagaimana mandat pasal 8 ayat 1 dan 2.

Dalam RUU Komcad ada 3 elemen penting yang dimandatkan, yakni PNS, pekerja dan atau buruh, serta mantan prajurit TNI. Sedangkan di luar dari elemen itu, bisa menjadi anggota secara sukarela jika dibutuhkan dan memenuhi persyaratan.

Menurut anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, dalam RUU itu, anggota Komcad hanya dibutuhkan ketika dalam keadaan perang dan digunakan berdasarkan strategi pertahanan melalui mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden.

“Dan dalam keadaan perang juga anggota Komcad setelah dimobilisasi berstatus sebagai kombatan, dalam pasal 29, dan hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum militer, dalam pasal 30,” ujar dia dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Dalam situasi selain perang, kata Nurul, anggota Komcad hanya bertugas 30 hari dalam 1 tahun di luar masa bakti, untuk menjalani masa Pembinaan Satuan. “Setelah proses itu mereka bisa kembali lagi bekerja di tempatnya masing-masing,” imbuh mantan artis itu.

Secara nasional jika dilihat dari sisi pertahanan dan nasionalisme, Nurul menjelaskan, RUU itu memiliki keunggulan, yaitu bangsa Indonesia selalu siap menghadapi ancaman fisik dari luar yang muncul secara mendadak.

“Kelebihan lain adalah mendukung sistem pertahanan terpadu yang tidak saja mengandalkan TNI, tetapi juga sipil,” tutur Nurul.

Uang Saku

Beberapa kelebihan dari RUU ini adalah seperti terlihat dalam pasal 20 dan pasal 21, kata Nurul, mereka memiliki sejumlah hak seperti uang saku, asuransi jiwa, rawatan kesehatan serta perlengkapan lapangan. “Mereka memiliki hak sebagaimana yang diterima oleh anggota TNI,” ujarnya.

Kelebihan lain, lanjutnya, adalah selama proses penugasan tidak terjadi putusnya hubungan kerja dengan tempat mereka bekerja sebagaimana mandat pasal 21, serta kewajiban bagi pimpinan di instansi atau lembaga atau perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada buruh atau pegawai guna mengikuti pendidikan.

Tetapi perlu juga juga dilihat sejumlah kekurangan di dalam RUU itu, seperti perlu dipikirkan terkait dengan lamanya waktu masa bakti sebagaimana yang tertuang dalam pasal 17, yakni 5 tahun dan secara sukarela dapat diperpanjang lagi selama 5 tahun.

“Jika dihitung secara keseluruhan, 5 tahun masa bakti, dan 1 bulan tiap tahun guna pembinaan satuan, maka waktunya terlalu banyak,” ujarnya.

Korea Selatan

Sementara di Korea Selatan wajib militer dikenakan kepada laki-laki yang berumur 20-30 tahun dengan durasi waktu 24 bulan, kata dia. Sementara di Singapura, National Service mewajibkan pria berumur 18 tahun ke atas untuk wajib militer selama 22-24 bulan. “Program ini telah mereka jalankan sejak tahun 1967,” imbuhnya.

Jika dilihat dari postur keterlibatan publik dalam RUU Komcad, kata Nurul, tentu akan memakan biaya yang sangat mahal, seperti biaya perekrutan, biaya pelatihan dan biaya pembinaan yang dikenakan untuk 30 hari dalam setahun, dan itu rutin dilaksanakan tiap tahun.

“Masa bakti 5 tahun sebagaimana dalam Pasal 17 bukanlah waktu yang singkat, mengingat biaya selama masa bakti akan ditanggung sepenuhnya oleh negara, di antaranya uang saku, asuransi jiwa, rawatan kesehatan serta perlengkapan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 RUU ini,” kata Nurul.

Tidak juga harus mencakup 3 elemen saja seperti yang disebut dalam pasal 8 ayat 182, lanjut Wakil Sekretaris Jenderal Golkar ini, tapi juga ditujukan kepada masyarakat luas dan draftnya sukarela. Asalkan sudah memenuhi syarat yang disebutkan dalam UU.

“Semua profesi boleh ikutan seperti artis, pengusaha, tokoh masyarakat dan lainnya,” demikian Nurul. (Ary/Sss)

news.liputan6.com

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below