Kepastian Hukum Jamin Pembangunan Daerah

Kepastian Hukum Jamin Pembangunan Daerah



Headline

Ilustrasi

inilah.com, Jakarta – Penegakan hukum atas penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang atau tindakan pidana korupsi jelas harus menjadi agenda prioritas untuk menegakkan kepastian hukum yang kondusif bagi iklim investasi. Sepanjang Pemerintah dapat mewujudkan kepastian hukum, stabilitas investasi akan tetap terjaga.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor dalam acara Executive Forum yang diadakan oleh Media Indonesia di Hotel Atlet Century, Jakarta (15/1/2013).

Kepastian hukum sebagai faktor penunjang utama investasi daerah masih harus terus ditegakkan baik dengan penyempurnaan Peraturan-peraturan Daerah. Menurutnya Perda-Perda yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) perlu dievaluasi, dengan tetap mempertimbangkan arti penting penambahan sumber-sumber penerimaan daerah.

“Studi MC Kinsey lebih jauh memuji tentang “the extraordinary growth potential of Indonesia”, yang pada tahun 2030 akan menjadi tujuh besar ekonomi dunia,” ukar Bupati Kutai Timur itu.

Diskusi juga menghadirkan berbagai tokoh, di antaranya Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid, Ketua Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) Ai Mulyadi Mamoer, dan Ketua HIPMI Raja Sapta Oktahari.

Isran mengungkapkan bahwa kepastian hukum juga perlu berlaku bagi para kepala daerah yang dalam menjalankan tugas pokok, fungsi serta kebijakan pembangunan daerah melakukan inovasi serta diskresi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maupun politik.

“Dalam sejumlah kasus, kepala daerah menjadi sasaran proses viktimisasi (menjadi korban) karena dinilai telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dengan menjalankan inovasi atau diskresi dalam kerangka pencapaian akselarasi pembangunan daerah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Indiarto Senoaji Senoaji UI yang menyebutkan bahwa Dalam Undang-Undang kita terkait dengan Kebijakan Kepala Daerah memang tidak ada kepastian hukum.