Kebocoran Sprindik, Kredibilitas KPK Dipertanyakan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebocoran surat perintah penyidikan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, telah mencoreng wajah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beredarnya dokumen itu menyebarkan bara kemana-mana. Tudingan pembocor tidak hanya mengarah ke internal KPK, namun juga eksternal. Kebocoran itu dikhawatirkan memengaruhi kredibilitas wajah komisi antisuap itu.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril menengarai pengusutan kasus di KPK tidak lepas dari dimensi politik. “Dimulai dari pernyataan Presiden yang mempertanyakan status Anas, kemudian memerintahkannya untuk konsentrasi menghadapi kasusnya. Jadi sulit dikatakan bahwa KPK bersih dari tekanan politik,” kata Oce saat dihubungi.
Berdasarkan kaca matanya, kebocoran itu adalah buah tangan dari kecerobohan KPK. Oce pun mempertanyakan profesionalitas lima pimpinan komisi yang dinahkodai Abraham Samad itu.
Pencabutan tanda tangan komisione KPK Adnan Pandu Praja menjadi indikator profesionalitas dan kredibilitas komisi pemburu koruptor itu. “Masyarakat pun menduga ada jangan jangan ada kasus besar lain yang tidak naik penyidikan karena sering seperti ini,” cetusnya.

Pada Rabu (13/2) kemarin, Adnan mengaku mencabut tanda tangan pada draft surat penetapan tersangka Anas. Alasan Adnan, dokumen itu muncul tanpa melalui gelar perkara.

Oce menegaskan, publik pasti mengaitkan sengkarut status hukum Anas tak lepas dari himbauan Presiden SBY kepada KPK dalam kasus Hambalang. “Tapi memang sulit dibuktikan,” ujarnya.

Publik, jelas Oce, sudah lama mengendus adanya keretakan di dalam tubuh pimpinan KPK. Secara terpisah, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan bahwa sejumlah kasus yang ditangani KPK memang sarat nuansa politis.

Pihak yang terlibat pun berusaha menyeret kasus ini ke ranah politik. Meski begitu, ia optimis secara umum indepedensi KPK masih terjaga.

“Karena pimpinan KPK ada lima jadi sulit intervensi itu masuk,” tegasnya.

Adapun juru bicara KPK Johan Budi mengakui dalam sejumlah pengusutan kasus ada yang berupaya menyeret KPK masuk ke dimensi poilitik. Kondisi itu, jelasnya, adalah konsekuensi logis karena sejumlah kasus yang ditangani KPK memang bernuansa politis.

Namun ia memastikan, bahwa domain KPK adalah penegakkan hukum,”Bukan politik.” (Rudy Polycarpus/Agt)