Kasus Anas, Bukti KPK Tak Konsisten

Kasus Anas, Bukti KPK Tak Konsisten

Headline

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Pernyataan salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak bisa dijerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi sebuah mobil mewah jenis Toyota Harrier karena nilainya dibawah Rp 1 miliar adalah salah.

Penilaian itu disampaikan pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah, Khairul Huda. Menurutnya, pasal 2 UU Tipior memang menjelaskan bahwa KPK hanya mengurus korupsi yang nilainya diatas Rp 1 miliar. Tapi nilai Rp 1 miliar itu jika kaitannya merugikan keuangan negara. Sementara, untuk kasus suap dan gratifikasi maka berapapun nilainya menjadi ranah KPK.

”Yah kalau suap menjadi ranah KPK berapapun nilainya. Seharusnya gratifikasi terhadap Anas itu sudah bisa dijadikan dasar untuk menjadikan Anas sebagai tersangka setelah gelar perkara,” kata Khairul, ketika dihubungi wartawan, Kamis (14/2/2013).

Lalu, kata Khairul, kenapa selama ini setiap pejabat negara harus melaporan gratifikasi yang nilainya diatas Rp 1 juta? Bahkan, beberapa hakim yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK jumlahnya hanya berkisar ratusan juta. Ini menunjukkan KPK tidak konsisten dan tebang pilih dalam memberangus tindak kejahatan korupsi.

“Kalau suap dan gratifikasi yang harus Rp 1 miliar, terus untuk apa para pejabat repot-repot melaporkan gratifikasi misalnya dalam resepsi pernikahan anak mereka? Kalau seperti ini maka berapapun suapnya bisa dipecah saja semuanya dibawah satu miliar meski kalau digabung nilainya bisa jauh lebih banyak dari Rp 1 miliar,” jelas Khairul.

Menurutnya, Adnan bisa sengaja melontarkan itu untuk membiaskan kasus tapi bisa juga memang tidak memahami aturan perundangan terutama Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjadi dasar panduan KPK untuk pemberantasan korupsi.

“Ini jelas pernyataan keliru yang bisa saja sengaja dilontarkan untuk lari dari tanggungjawab dan membiaskan persoalan atau bisa juga karena ketidakpahaman Adnan terhadap aturan perundangan UU Tipikor yang menjadi landasan bagi KPK untuk menjerat para pelaku korupsi. Saya sesalkan apapun alasannya pernyataan ini keluar dari mulut pimpinan KPK,” ujar Khairul

Selain itu, Khairul juga pun mengkritik institusi tindak kejahatan korupsi itu dalam menyelesaikan satu kasus bukan berdasarkan alat bukti tapi berdasarkan apakah orang yang akan ditersangkakan menjadi target operasi atau tidak.

”Jika memang ditarget maka biar hanya sedikit alat buktinya dijadikan tersangka. Kalau tidak ditarget, berapapun banyaknya alat bukti tidak akan ditersangkakan. Nah khusus untuk kasus yang melibatkan Anas, KPK terpecah. Sebagian pimpinan mentargetkan dan sebagian lagi tidak mentargetkan. Tapi baik yang mentargetkan dan tidak mentargetkan semuanya seperti pesanan. Makanya untuk kasus ini KPK terpecah,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengakui ikut memberikan paraf dan memberikan persetujuan untuk menjadikan Ketua Umum PD,Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam kasus Hambalang.Tapi Adnan kemudian membatalkan hal itu karena menurutnya nilai gratifikasi itu dibawah Rp1 miliar.

“Untuk kasus Harrier sudah memenuhi unsur, tapi nilainya dibawah Rp1 miliar,” kata Adnan, beberapa waktu lalu.

Sementara berdasarkan UU Tipikor, KPK menangani tindak pidana korupsi minimal Rp1 miliar. Karenanya, Adnan menilai, penanganan kasus tersebut tidak berada di KPK. “Levelnya bukan KPK,” katanya. [mes]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Amerika Siap Lahirkan Maskapai Terbesar Dunia

    Amerika Siap Lahirkan Maskapai Terbesar Dunia

  • Ekonomi Global Memburuk, Rupiah Layu

    Ekonomi Global Memburuk, Rupiah Layu