free web stats

example banner

Kartu Perlindungan Sosial Sarat Masalah

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan kartu perlindungan sosial (KPS) yang dibagikan pemerintah kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai sarat masalah. Pasalnya, ada pernyataan dari pejabat Kementerian Sosial yang mengurusi soal KPS menyebut pembagian kartu untuk rakyat miskin itu tepat sasaran. Pejabat tersebut menurut Timboel yakin penyebaran KPS sudah tepat karena menggunakan data warga miskin dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dilansir BPS.

Menurut Timboel jika mengacu PPLS 2011, warga miskin jumlahnya 96,7 juta orang. Tapi kenapa pemerintah hanya memberikan KPS kepada 15,5 juta rumah tangga miskin. Padahal, ketika diasumsikan sebuah keluarga miskin terdiri dari 4-5 orang, dikalikan 15,5 juta rumah tangga miskin, maka jumlahnya cuma 70 juta orang. Mengacu hasil perhitungan itu, Timboel mengatakan ada lebih dari 20 juta orang miskin yang tidak mendapat KPS. Selain menimbulkan diskriminasi terhadap sebagian warga miskin, Timboel menuding pemerintah tidak profesional menjalankan tugasnya.

Begitu pula dengan sosialisasi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat. Timboel mencatat, dalam APBN-P, pemerintah menganggarkan Rp138 miliar untuk sosialisasi kebijakan tersebut. Padahal, untuk sosialisasi, Timboel merasa pemerintah tidak perlu mengalokasikan dana sebesar itu. Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi sudah punya anggaran untuk melakukan sosialisasi semua kebijakan pemerintah kepada masyarakat. “Dana Rp138 miliar itu harus dikawal khusus KPK,” katanya kepada hukumonlinelewat pesan singkat, Rabu (19/6).

hukumonline.com

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below