Inilah Bukti PKS untuk Laporkan KPK ke Polri

Inilah Bukti PKS untuk Laporkan KPK ke Polri

Headline

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Fahri Hamzah – (Foto: inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Fahri Hamzah mengungkapkan, pihaknya telah menemukan pelanggaran yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyitaan mobil-mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus suap impor daging sapi.

“Ada dua perkembangan di dalam (kantor DPP PKS), saya barusan mendapat copy SOP (standar operasional prosedur) KPK sebagai bahan laporan ke Mabes Polri. Jelas dalam SOP yang di tanda tangani Ade Raharja ini, bahwa prosedur mengakomodir seluruhnya dalam KUHAP. Jadi bohong dalam KPK punya sitem sendiri,” tegas Fahri di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2013).

Permasalahan yang dijadikan PKS bersikeras dalam mempertahankan mobil-mobil milik LHI yaitu KPK dinilai tidak menjalankan SOP dalam melakukan penyitaan mobil itu beberapa waktu lalu.

“Ternyata SOP KPK sama dengan KUHAP, setiap penyitaan mesti dilakukan secara prosedural, kenal, tunjukan identitas, sampaikan surat,” ujarnya.

“Setelah semua barang (mobil) dibungkus, ditanda tanganilah penyitaan, jadi persis seperti KUHAP. Kami (PKS) tidak pernah meminta surat pengadilan, kami minta surat pengenal. Jadi menurut KUHAP dan SOP sendiri 10 penyidik (KPK) jelas melanggar. Tidak ada tanda pengenal, tida ada surat penyitaan, marah-marah di dalam (Kantor PKS),” kata Fahri.

Sebelumnya, dalam melakukan penyitaan mobil-mobil milik mantan presiden PKS tersebut, sempat terjadi adu mulut antara pihak KPK dengan pihak PKS. KPK merasa dihalang-halangi oleh PKS dalam melakukan penegakan hukum (kasus suap impor daging). Di sisi lain, untuk melakukan penyitaan tersebut, pihak PKS meminta KPK menunjukan bukti berupa surat penyitaan. [yeh]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Penjualan Bank Sampah Rp4 Juta Sebulan

    Penjualan Bank Sampah Rp4 Juta Sebulan

  • Lagi, tak Ada Izin Jokowi Dilarang Kampanye

    Lagi, tak Ada Izin Jokowi Dilarang Kampanye

Inilah.com